Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa permasalahan tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta memerlukan upaya kesehatan yang lebih intensif dan komprehensif; b. bahwa untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik dengan melakukan perilaku hidup sehat maka perlu ada pedoman dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017.
Materi pokok : Permasalahan Pokok, Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Kegiatan penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 73 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 90 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan
Pemerintah Kota Magelang tahun 2022 perlu melaksanakan
kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan memenuhi asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Magelang; pemerintahan yang akuntabel dan memenuhi asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, huruf b, clan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerin tahan di Lingkungan Pemerin tah
Kota Magelang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
99 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Gerakan Sekolah Sehat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karawang No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu dan motivasi kerja
bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum
Daerah Bumiayu perlu diberikan imbalan jasa berupa
Remunerasi secara proporsional, setara, patut, wajar dan
berbasis kinerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan
bahwa Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati
berdasarkan usulan pemimpin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Remunerasi di Rumah Sakit Umum
Daerah Bumiayu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Remunerasi pada RSUD yang diberikan dalam komponen meliputi: gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun. Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Bumiayu diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 110 Tahun 2020 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2017 No 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Mengingat
Pemerintah Daerah Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II
tahun 201 7 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka
pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan
kegiatan, dan perubahan lokasi kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
Dasar Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 17 tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 5 tahun 2014; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 55 tahun 2005; PP No 58 tahun 2005; PP No 79 tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; PP No 30 Tahun 2011; PP No 18 tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; permendagri No 54 Tahun 2010; perda Prov jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 tahun 2014; Perda Kab temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab temanggung no 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup No 26 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Ka·bupaten Temanggung Tahun 201 7
(Serita Daerah Kabupaten Temanggupg Tahun 2017 Nofl1or 26) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 diubah
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 90 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Penanggulagan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat;
Bahwa Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Efektif, Terpadu, Cepat Dan Terkoordinasi Maka Diperlukan Suatu Lembaga Yang Menanganinya;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana tah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.24 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perda No.03 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
