Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan retribusi
UU Nomor 51 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda Kota Tangerang Selatan No.9 Tahun 2014
a. Ketentuan umum, maksud, tujuan, dan ruang lingkup;
b. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
c. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi;
d. pemanfaatan retribusi;
e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
f. tata cara penagihan retribusi
g. tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa;
h. tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebeasan retribusi
i. tata cara pemeriksaan retribusi;
j. pembinaan dan pengawasan;
k. sanksi administratif;
l. ketentuan peralihan;
m. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2015.
20 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menyesuaikan dengan
pengernbangan layanan dengan lebih mempcrhatikan
daya bcli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan
serta kompetisi yang sehat, maka perlu melakukan
perubahan tarif dalam Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 27 Tahun 2011 ientang Tarif Pelayanan
Kcsehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Pekalongon Nornor 27 Tahun
2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat 96) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nornor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, prinsip penetapan pola dan besaran tarif, pengelolaan tarif RSUD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 dicabut.
28 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 29 Tahun 2015
PERWALI Kota Yogyakarta No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Perwali No. 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi Pengusaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang
digunakan untuk membiayai pembangunan; bahwa dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan
menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana,
serta dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari
penerima bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku
usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kota
Pekalongan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
Cabang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pendaftaran Wajib Pajak
Cabang bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha
dan /atau Pekerjaan di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang NPWP, tata cara pendaftaran NPWP cabang, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 25 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi DaerahPerpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Banjar No. 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Mencabut
PERWALI Kota Banjar No. 31 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 24 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:
a.
bahwa berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi, maka perlu diatur
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahLingkup
Pemerintah Kota Baubau;
b.
bahwa sebagai upaya
mendorong
Peningkatan Kinerja
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.
bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentangPembentukan
Kota Baubau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2001 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5049);
4.
Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5234);
5.
Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014
Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2010Nomor119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5161);
7.
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Baubau (Lembaran DaerahKota Baubau Tahun 2011
Nomor 2);
8.
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota
Baubau Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun
2015 Nomor 5);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita NegeraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Walikota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang
PelimpahanKewenanganPajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.Peraturan Walikota Baubau Nomor 127 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
BaubauTahun 2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB III
KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 24 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Yang Bersumber dari APBD Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 22 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
