Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.956 peraturan dalam 1,174 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 97 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 87 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 87 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sumedang No. 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 87 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 1961

Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

Download :
pp no 087 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Mengubah :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Download :
pm._no._87_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 87 Tahun 2019

PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 1998

Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Mencabut :

KEPPRES No. 83 Tahun 1969 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_87 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2021

Kampung Tangguh dan Tertib Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

kampung-tertib

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2021/NO.87

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kampung Tangguh dan Tertib Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa koondisi kerawanan kebencanaan dan penegakan Peraturan Daerah, belum cukup mampu mengatasi seluruh persoalan ketangguhan menghadapi bencana serta ketentraman dan ketertiban yang ada, dan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, diperlukan metode untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas menghadapi kebencanaan serta penanganan ketertiban berbasis kampung.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.
Materi pokok: Tanggap Darurat Bencana dan Panca Tertib

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 87 Tahun 2008

Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 83 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERBUP NOMOR 87 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN - BUPATI - PENANAMAN MODAL - PERIZINAN - NON PERIZINAN - KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - KABUPATEN BATANG HARI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2017/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Batang Hari No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati dibidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari; Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, sebagaimana ditetapkan dalam Perbup Batang Hari No. 13 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana tekah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2017; PP No.45 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; PP No.14 Tahun 2016; PP No.64 Tahun 2016; Perpres No.97 Tahun 2014; Perda No.2 Tahun 2011; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.11 Tahun 2016
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari; Meliputi; Pendelegasian Sebagian Kewenanganl; Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; Mekanisme; Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Batang Hari No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1998.