PERBUP Kab. Sragen No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga,
dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 68
Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen
Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 pada angka 40.5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 diubah.
170 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik,bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan diperlukan
komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Ka bu paten Tabanan diperlukan
pengendalian atas tindak kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Ketentuan Umum,Strategi Pengendalian Kecurangan,Lingkungan Pengendalian Kecurangan,Perilaku Anti Kecurangan,Pembinaan dan Pengawasan,Sanksi,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, untuk memberikan pedoman dan
kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disusun Road Map
Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak periode 2021-2026. Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
99 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Tahun 2022 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja serta semangat kerja pejabat dan pegawai pada perangkat daerah pelaksana pemungut retribusi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk memberikan insentif pemungutan retribusi daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan besar tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah; bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur lzin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung serta pemberlakuan mekanisme pemberian izinnya melalui Sistem Informasi Manajemen Bangu.nan Gedung, Retribusi Mendirikan Bangunan yang semula ditetapkan dan dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu menjadi dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berdasarkan penetapan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2011; Perbup No. 34 Tahun 2O11
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 87
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah;
b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannyaPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan WalikotaSurabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan IzinPemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang TataCara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan PembebasanRetribusi Izin Pemakaian Tanah.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEWENANGAN, JENIS RETRIBUSI DAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN, TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 87 Tahun 2023
penilaian - kinerja - pegawai - neegri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD 2017/87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara maka perlu menetapkan Perbup tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beebrapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP RI No. 18 Tahun 2016;PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perkep BKN No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Dan Prosedur Penilaian Kinerja, Ketentuan Penghitungan Skor Hasil Penilaian, Sasaran Kerja Pegawai, Tugas Tambahan Dan Kreativitas, Perlilaku Kerja Pegawai, Keberatan Terhadap Hasil Penilaian Kerja, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Lain Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 87 Tahun 2021
PERBUP Kab. Cianjur No. 61 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur
tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - organisasi - di - lingkungan - satuan - polisi - pamong - praja - dan - pemadam - kebakaran - kabupaten - cianjur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Kab. Cianjur Tahun 2021 No 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021 Maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi di Lingkungan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Negara dan Reformasi Biokrasi No. 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Negara dan Reformasi BIokrasi No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Kepegawaian,Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Umum, Pembentukan Panitia Pemilihan dan Biaya Pemilihan, Penetapan Pemilih, Pendaftaran, Penyaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa, Penetapan Calon, Musyawarah Mufakat, Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desadan BPD sebagai Calon Kepala Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
66 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
