Peraturan Menteri Perdagangan NO. 86, http://jdih.kemendag.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2009
SOP - pengelolaan - keuangan desa - transaksi nontunai - anggaran pendapatan dan belanja desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Tahun 2021 Nomor 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Transaksi Nontunai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
a. Penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaran desa berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tangerang; c. Perlu adanya acuan dan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Tangerang No. 9 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No. 17 Tahun 2019; Perbup Tangerang No. 72 Tahun 2017; Perbup Tangerang No. 14 Tahun 2019; Perbup Tangerang No. 5 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SOP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; BAB III SOP SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, BD TAHUN 2019 NOMOR 86/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PINDAH WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEGAWAI PINDAHAN; PEGAWAI TITIPAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
11 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dilaksanakan oleh Gubernur, Dan bahwa pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, serta dalam melakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dapat membentuk kelembagaan dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008,. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Pembentukan, Organisasi, Kepegawaian, Pembiayaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat
pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya
sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah
dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, pengecualian pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2019
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 86 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sumedang No. 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyesuaian Laporan Kinerja Dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan
Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2019
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Desa dan dalam rangka mengukur kinerja pemerintah desa
dalam melaksanakan upaya pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat, perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan
Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2016, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Laporan
Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa. Terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan
Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) diubah, yaitu Pasal 5 dan Ketentuan Lampiran II.
14 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 ttg Anggaran Kas Pemkot Yogyakarta TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu merubah Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah disahkan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 597 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 86 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019 khususnya pemenuhan kebutuhan
dasar bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkugan
(AMPL), salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui
perluasan dan pengarusutamaan Program Nasional
Peyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
Dalam upaya mendukung keberlanjutan
perluasan dan pengarusutamaan program tersebut, serta guna terwujudnya
peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air
minum dan sanitasi, perlu pemuatan kebijakan air
minum dan penyehatan lingkungan khususnya yang
berbasis masyarakat dalam bentuk Rencana Aksi Daerah
Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan kedalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dan
berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian Tujuan Universal Acces 100-0100,
dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (RADMDGs)
Provinsi Kalimantan Selatan, serta untuk
mendukung
percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan
Millenium, khususnya target Universal
Acces
100-0-100
sektor air minum dan sanitasi, maka
dipandang
perlu untuk menetapkan Rencana Aksi
Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Kabupaten Tanah Laut 2015-2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT /
M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8
Tahun 2014.
Peraturan ini memuat Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Kabupaten Tanah Laut 2015-2019, meliputi Ketentuan Umum; Peran dan Fungsi RAD AMPL Kabupaten Tanah Laut 2015-2019; Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tanah Laut 2015-2019; Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Tanah Laut 2015-2019; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
