Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.505 peraturan dalam 0,13 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 25 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Umum Pemberian Bantuan keuangan Khusus Desa dan Kelurahan Peningkatan Guru Ngaji dan guru Minggu di Kab. Situbondo TA 2012

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP_25_2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 25 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup No 25 Tahun 2012 ocr.pdf

penjabaran perubahan apbd

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2012/NO.153, LL KAB. SEKADAU: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapk.an Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Uodang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintab Nomor 54 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 22 Tahun 2011;Peraturan Daerah K.abupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Talmo 2012; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 22 Tahun 2012
peraturan ini terdiri dari 4 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012.
6 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS (JUKKNIS) BANTUAN DANA PENYELENGGARAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Abstrak

APBD Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUB TH 2012 NO 24.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUB 24, 2012 OK.pdf

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya rincian lebih lanjut dari pertanggungiawabam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2011 tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan; Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerimah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerimah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 temang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pcrubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Memcri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dalam peraturan ini berisi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya rincian lebih lanjut dari pertanggungiawabam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2011.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 24 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP-NO-24-THN-2012-TTG...UN ANGGARAN 2011.pdf

APBD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2012/NO.24, LL KAB. KAYONG UTARA: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2011;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun1945; UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007 ; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perda Kab.Kayong Utara No. 6 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2011; Perda Kab.Kayong Utara No. 24 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2012.
7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup No 23 Tahun 2012.pdf

apbd

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, LD.2012/NO.303, LL KAB. KAPUAS HULU: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Penyesuaian, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan mekanisme melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, makan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012; . Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012
peraturan ini mengatur tentang penjabaran anggaran APBD Tahun Anggaran 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2012.
merubah peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 1 Tahun 2012
7 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Jepara No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012
Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 202 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2012 No 23.pdf

Standar Biaya Dan Satuan Harga

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/NO.657

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penycsuaian Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jcpara Tahun 2012 pada Keterangan Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Kegiatan maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Liaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam lampiran. Perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 pada Halaman 13 kolom keterangan Angka Romawi I Standar Biaya Umum pada huruf G, H dan L.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 202 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012 diubah.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

APBD

Download file:

up Perbup_23_2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 22 Tahun 2012

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup No. 22 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jcpara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2012 No 22.pdf

APBD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/NO.663

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 Romawi V tentang Hal - Hal Khusus Lainnya pada angka 8 yaitu Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 1. Perubahan ketentuan dalam Lampiran I. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini ditambah 7 (tujuh) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun ditambah 7 (tujuh) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Menengah diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Menengah ditambah 8 (delapan) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Permuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ditambah 1 (satu) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ditambah 11 (sebelas) Kegiatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Jlegong - Damarwulan (Lanjutan 3) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Banyumanis - Benteng Portugis (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Banjaran - Srikandang (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada sKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Slagi - Ouyangan (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Blingoh - Tulakan (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Petekeyan - Platar (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean (Lanjutan 2) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Karangsari - Pasokan (Lanjutan 3) (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Mangunsarkoro (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tahunan - Bawu (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Guwo - Karanganyar - Ujungpandan (DAK) diubah. Ketentuan Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Dg Hotmix Suwawal - Mororcjo (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jembatan Karimunjawa - Kemojan (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Jatikerep - Legonlele (Lanjutan 3) (Banprov) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersebar se Kabupaten Jepara (DAK] diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan dan pengclolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur dan Pasangan Pengaman Tebing/ Talud Kali Bendung gerak SD-Desa Guo Surbokerto (Banprov) diubah menjadi Normalisasi Alur dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud II antara SWD Kali Guwosobokerto (Banprov). Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air Limbah, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandungharjo Kec. Kalinyamatan (Banprov) diubah menjadi Pembangunan Saluran Drainase Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan (Banprov). Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air Limbah, Kegiatan Penataan Saluran Drainase di Desa Mindahan Kec. Barcalit (Banprov) diubah menjadi Penataan Saluran Drainase di Dcsa Mindahan Kec. Batealit (Banprov). Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Akun Belanja Daerah diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Sosial diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek Belanja Bantuan Sosial Pendidikan diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah dalam Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek BelanjaBantuan Sosial Pendidikan ditambah Rincian Obyek Belanja. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah dalam Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa dan Parpol diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa Parpol, Obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Desa dan Parpol, Obyek Belanja Bantuan Keuangankepada Desa diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dacrah, Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah dan Perbendaharaan dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, SKPD Kantor Ketahanan Pangan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan), Kegiatan Pembuatan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK) diubah menjadi Pembuatan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Jepara (DAK) serta diubah Jenis Belanja, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan, Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan TMMD, Karya Bhakti dan TMKK dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dalam Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosister Pesisir dan Laut, Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau - pulau Keeill (DAK) dalam Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Kegiatan Pendampingan PUMP Tahun 2012 dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jcpara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012 diubah.
40 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.