Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
bahwa untuk mendasari keberadaan Tenaga Ahli Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur kedudukan, tugas, kewenangan, pengangkatan, masa kerja, pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, dan wewenang, pengangkatan, masa kerja, dan pemberhentian, hak dan kewajiban, hak tenaga ahli bupati/wakil bupati, kewajiban, tata kerja dan pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 85 Tahun 2018
PERWALI Kota Depok No. 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat perlu menyesuaikan pakaian dinas
akreditasi bagi Pegawai Apatur Sipil Negara pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61
Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 27, perubahan Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 diubah.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2019
perubahan-penyelesaian pekerjaan-melewati tahun anggaran
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa mempunyai azas manfaat tinggi, namun tidak terselesaikan sampai Tahun Anggaran berkenaan dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui Tahun Anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.05/2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran diubah, yaitu Ketentuan pasal 5 ditambah 2(dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 85 Tahun 2017
struktur organisasi-tugas fungsi jabatan-lampung tengah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KELURAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah , dipandang perlu menyusun Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Kabupaten Lampung Tengah
UU No.28 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi jabatan struktural kelurahan, dan tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 85, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 085
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo
ABSTRAK:
a. Bahwa Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.679 Ha;
b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor masing-masing PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 tanggal 24 November 2021, Pemerintah Provinsi diikutsertakan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Taman Nasional Komodo;
c. Bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Kornodo sebagaimana dirnaksud pada huruf b dilakukan pada areal kegiatan di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12Ha;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan Nomor: PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 tanggal 24 November 2021; Perjanjian Kerja Sama antara Balai Taman Nasional Komodo dengan PT. Flobamor Nomor: PKS.1/T.17/TU/REN/2/2022 dan Nomor: 01/FLB-PKS/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewenangan; Bab 3. Penyelenggaraan; Bab 4. Kontribusi; Bab 5. Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 85 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - pemberdayaan - masyarakat - dan - desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD 2016/87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimanma telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
55 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 85 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Brebes No. 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat 1 (satu) bahwa besaran Tunjangan
Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, nasionalitas.
Standar harga setempat yang berlaku dan standar luas
bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2020;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Brebes Nomor 057 Tahun 2017; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 01 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
