Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sumbangan Berupa Donasi Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Bandara Supadio
ABSTRAK:
bahwa untuk menampung partisipasi masyarakat pengguna jasa transportasi udara berupa pemberian sumbangan pihak ketiga dalam bentuk donasi sebagai wujud nyata keikutsertaan dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya; bahwa dalam rangka pungutan Donasi tersebut, perlu diatur pelaksanaanya dengan Peraturan Bupati tentang Sumbangn Berupa Donasai Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Bandara Supadio
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Pontianak No.25 Tahun 2001; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sumbangan Berupa Donasi Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Bandara Supadio
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
Perbup ini terdapat sebanyak 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pendamping Banyuasin Religus
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini Meningkatkan pelayanan urusan keagamaan di Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung Visi dari pemerintahan Kabupaten Banyuasin perlu diimplementasikan dalam program banyuasin Religus
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Agama No 55 Tahun 2014
Materi pokok dalam peraturan ini Ketentuan umum,Ruang lingkup,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; U No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 139/PMK.07/2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERDA KAB.BENGKALIS No. 2 Tahun 2020; PERBUP BENGKALIS No. 80 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No.34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kab. Sanggau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah dan auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, maka perlu penyesuaian beberapa komponen biaya standar perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam negeri atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017
UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2016
Perubahan pasal 5, pasal 6, pasal 11 Peraturan Bupati Nomro 34 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Perubahan Peraturan Bupati Nomro 34 Tahun 2016
5 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 82 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO ABSTRAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2019/No. 803
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian analisa jabatan pada setiap jabatnan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permenpan RB No.33 Tahun 2011; Permenpan RB No.41 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan KBKN No.12 Tahun 2016; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup Boalemo No.35 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan, serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) haruslah didasarkan atas prinsipprinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan
rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap instansi
pemerintah di lingkungan Pemerintah kabupaten Barito Kuala
dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa; bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan
Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif,
efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar
kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Kuala tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Anggaran 2021
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur tentang Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Induk Kelitbangan tersebut disusun dengan tujuan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam Pemerintahan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 82, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pembangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1965.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
