Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 22.003 peraturan dalam 0,108 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Permen ESDM No. 8 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

salinan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, Dan KOnservasi Energi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

salinan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

salinan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022-1.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut

Permen ESDM No. 55 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas

Download file:

salinan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut

Permen ESDM No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download file:

Salinan Permen ESDM No 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah

Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Dan Gas Bumi

Download file:

Permen ESDM No. 1 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

2022pmpupr11.pdf

ORGANISASI - DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 11, BN 2022 (1382): 5 Halaman, jdih.pu.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan unit kerja pengadaan barang/jasa yang mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan juga mendukung capaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pengadaan yang inovatif,terintegrasi, dan strategis perlu dilakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola, dan penajaman tugas dan fungsi pada unit kerja yang menjalankan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dasar Hukum Peraturan Pupr Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 27 Tahun 2020; Dan Peraturan Pupr No. 13 Tahun 2020
Pasal 511 Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi serta pengolahan data pengadaan barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Lampiran File; 5 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 41/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Download file:

2022pmpupr10.pdf

PENYELENGGARAAN - KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 10, BN 2022 (1052): 19 Halaman, jdih.pu.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan

ABSTRAK:

Bahwa jembatan dan terowongan jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting sehingga harus dilakukan penyelenggaraan keamanan bagi pengguna jalan.
Dasar Hukum Peraturan Pupr Adalah; Pasl 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 34 Tahun 2006; Perpres No. 27 Tahun 2020; Peraturan Pupr No. 13 Tahun 2020; Dan Peraturan Pupr No. 16 Tahun 2020
Pasal 2 Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria: a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter; b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter; c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter; d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan; e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan; f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter; g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter; h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking dan i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
Lampiran File; 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT