Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan
mengelola potensi retribusi, maka diperlukan adanya
insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan
retribusi yang mencapai kinerja tertentu; bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
huruf a, sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka
agar pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
perlu disusun tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penerima Insentif; Pemanfaatan Dan Besaran Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.
Mencabut: Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 114 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 89 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011; Perda Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011; Perda Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2015; Perwali Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang
Sudah Kedaluwarsa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kedaluwarsa Penagihan; Piutang Pajak Bumi dan Bangunan; Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan; Fasilitasi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
24 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ada beberapa
ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota dimaksud
perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perhitungan Nilai Sewa Reklame; Nilai Perolehan Air Tanah; Pemungutan Pajak; Tata Cata Pengisian Sptpd Dan E-Sptpd; Mekanisme Pembayaran Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Jumlah Halaman: 19 hlm. Lampiran: 29 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3),
Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 20 ayat (6),Pasal 21
ayat (3), Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 68 Tahun 2017
Pajak dan Retribusi Daerah-Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 68/B
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM ONLINE
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak
yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh
Wajib Pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan
pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib
Pajak;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
intensifikasi pajak daerah serta untuk meningkatkan
pengawasan dan pemantauan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,
perlu didukung oleh pelaporan dan pembayaran pajak
daerah melalui sistem online;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak
Daerah melalui Sistem Online
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 39 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 43 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah Kota Batu
Peraturan ini mengatur tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak
Daerah melalui Sistem Online, berisi ketentuan umum; sistem online data transaksi usaha; perjanjian kerja sama pelaksanaan sistem online; pembukaan rekening, penyetoran dana, dan surat kuasa perintah transfer debit pembayaran pajak; pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak; pembayaran dan pelaporan pajak secara manual; hak dan kewajiban,; sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian Daerah serta untuk
mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah
Kota Banjarbaru sesuai ketentuan yang berlaku dan
agar pelaksanaan pemungutan dapat lebih optimal
dilaksanakan maka perlu merubab Peraturan Walikota
dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016.
. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran diubah: Tidak termasuk objek pajak restoran )adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2017.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 64 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 64/B
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c
dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam
rangka menyesuaikan tarif pajak air tanah bagi BUMN dan
BUMD agar tidak memberatkan masyarakat sebagai
konsumen tetap, perlu menetapkan Perubahan atas
Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah
14. Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah Kota Batu
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 37
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
dengan menambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan Walikota Batu Nomor 37
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pelestarian
lingkungan di kawasan perkotaan serta
membantu masyarakat untuk mendapatkan
tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan
kesehatan dan lingkungan, dengan harga sewa
yang terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah, maka Pemerintah Kota
Pasuruan membangun Rumah Susun Sewa dan
Rumah Susun Sederhana Sewa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sewa dan Rumah Susun Sederhana Sewa
Milik Pemerintah Kota Pasuruan;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
tentang Rumah Susun; 19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan rumah susun sewa dan rumah susun sederhana sewa milik pemerinth kota pasuruan. pengaturan meliputi antara laian: ketentuan umum, tujuan, sasaran fan ruang lingkup, pemanfaatan fisik bangunan rusunawa, kepemilikan dan wewenang, kriteria calon penghuni, pendaftaran calon penghuni, batas waktu hunian, tarif sewa, hak kewajiban dan larangan penghuni, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
jumlah 22 halaman + lampiran 12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012.
Peraturan Ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Hiburan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
15 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
