Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
&- bahwa dengan tambahan aset berupa kursi digedung Islamic
Center Kolaka maka perlu meninjau ulang peraturan Bupati
Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang tarif pemakaian
gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
perubahan peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014
tentang tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten
Kolaka;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (
Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor
82 tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5234 );
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2009 Nomor 130, Lembaga RI Nomor 4950 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usahan Kabupaten Kolaka.
Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf c
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kab OKU Timur
ABSTRAK:
dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ,maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 37 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, Permendagri No 17 Tahu i 2007, Permen PU No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 20 Tahun 2008, Perbup Ogan Komering Ulu Timur No 35 Tahun 2011
Materi pokok dalam Perturan ini adalah : MAKSUD DAN TUJUAN, PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai masjid yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan dan dapat dijadikan contoh bagi masjid di Kabupaten Klaten; bahwa untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sarana pendidikan dan dakwah perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Milik Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan
Bab V Organisasi Pengelola
Bab VI Sarana dan Prasarana
Bab VII Tata Cara Pengelolaan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Pertanggungjawaban
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2016
kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo ta 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/NO.550
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana Kendaraan Dinas Operasional, maka diperlukan tambahan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melalui proses sewa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 7 Tahun 2015; Perbup No. 58 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang asas dan tujuan penggunaan, kebutuhan dan pemanfaatan, tata cara dan spesifikasi penyewaan, pengendalian dan pengawasan, serta ketentuan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 No. 543) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Laut No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Asrama Mahasiswa Banggai Laut
ABSTRAK:
bahwa Asrama Banggai Laut di Daerah lain merupakan aset Pemerintah Daerah perlu dikelola secara terarah agar tercipta aset yang aman dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta terdorongnya minat Mahasiswa penghuni Asrama untuk memperhatikan keberhasilan studi dan peduli terhadap sesama penghuni Asrama dan lingkungannya serta pembangunan Daerah Banggai Laut; bahwa Asrama Banggai Laut tersebar diberbagai Provinsi lain di Indonesia dan belum terdapat peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur pemanfaatan aset serta pembinaan dan pengawasan Mahasiswa penghuni Asrama sehingga terjadi kekosongan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai tertib pemanfaatan Asrama sebagai aset Pemerintah Daerah dan pembinaan dan pengawasan Mahasiswa sebagai penghuni Asrama maka perlu diatur dengan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Asrama Mahasiswa Banggai Laut;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
1. Prinsip tata kelola asrama;
2. Pembangunan dan pengembangan asrama;
3. Persyaratan serta tata cara memperoleh hunian dan menghuni asrama;
4. Kewajiban dan larangan;
5. Organisasi asrama;
6. Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2016
PENE"TAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PaBal 9 ayat (3)
dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemalaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tenta-ng Penetapan na Pemakaia,.
Tanah Untuk Reklame, Mesin ATM, dan Menara;
I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (L€mbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 427O);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak
Daerah dal Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 13o,
Tambahal kmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukar:t Peraturan Perundang-undangan
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Ne gara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Taltun 2014 tenterlg
Pemerintahan Daerah (lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 No,Jfor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahaa Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 tentang Pemerintahal Daerah Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelotraan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor i+O,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahufl 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tefltang Pedoman Pengelolaafl Keusngan Daerah
sebagaimana teLah diubah beberapa kati terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 31O); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahur 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaral
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5)
sebagajdrJan telah diubah dengafl Peraturafl Daeral
Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2014 Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19
Tahun 2011 tentang iietribusi Femakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 19 Ta}un 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Irmbaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Talun 2011 Nomor 19,
Tarnbah.an lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 46);
10. Peraturar Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14
Nomor 1l
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ZONA PEMAKAIAN TANAH
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
NOMOR 2 /r/ TAHUN 2016
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah, maka barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dan cenderung menjadi beban dalam pengelolaan barang daerah, perlu dihapus dari daftar inventaris barang daerah dan/atau dijual. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah maka tata cara penghapusan dan penjualan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 27 Tahun 2014; Kepres No. 5 Tahun 1983; Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpers No. 97 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.
19 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2016
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN - SENSUS BARANG MILIK dAERAH - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang dan Pengguna Barang melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemda; Pelaksanaan sensus barang milik daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan memperoleh data barang yang mutakhir dan akurat melalui pencatatan langsung di tempat barang berada sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi jumlah, jenis, lokasi, keadaan dan data lainnya, sehingga dipandang perlu membuat petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 7 Tahun 2008; Perbup Tanjung Jabung Timur No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tanjung Jabung Timur No. 20 Tahun 2013.
Perbup ini mengatur tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SESNUS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, yang meliputi; MAKSUD DAN TUJUAN; ASAS SENSUS BARANG MILIK DAERAH; PELAKSANA SENSUS BARANG MILIK DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 60.a Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamasa No. 3 Tahun 2009; Perbup Mamasa No. 12 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 515 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
