BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - URAIAN TUGAS
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2012/No. 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 45 Tahun 2011 ten tang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan perlu disusun uraian tugas; bahwa dalam rangka menjabarkan Togas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Togas Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Temanggung dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, maka beberapa kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenhub No. PM 139 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perbup Pati No. 57 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah
2. Bagian Ketiga pada BAB IV diubah
3. Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dihapus.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E;
6. Pasal 22 dihapus.
7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 22A
8. Ketentuan Pasal 23 diubah
9. Ketentuan Pasal 24 diubah
10. Lampiran diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 diubah
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, BD 2016/86 seri D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 86 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN - TUGAS - FUNGSI - SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur susunan organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukanm Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 55.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan untuk pembangunan di Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021.
Peratura Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan, Berisi Tentang:
1. Ketetusn Umum
2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 86 Tahun 2018
PERBUP Kab. Karawang No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali Tugas dan Fungsi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang
UU No 14 Tahun 1950, UU 5 no 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP no 18 Tahun 2016, Perda No 14 Tahun 2016
Beberapa ketentuan diubah, yaitu Pasal 17, pasal 18,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 65 TAHUN 2016
tentang kepegawaian
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2019/NO. 86, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
a. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
b. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Maluku
Tenggara;
c. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
d. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara;
e. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
f. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
g. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara;
h. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara;
i. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara;
j. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara;
k. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
l. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara;
m. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara;
n. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara;
o. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku
Tenggara;
p. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;
q. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku
Tenggara;
r. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
s. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
t. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara;
u. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara;
v. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
w. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara.
Lampiran 148 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa dengan adanya evaluasi kelembagaan atas analisis beban kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu meneta42 hlmpkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yaitu tentang fungsi Kepala Pelaksana BPBD, tugas Sekretaris dan tugas Sub Bagian Perencanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
42 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 86 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mcndukung pelaksanaan
penycdcrhanaan birokrasf yang optimal di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat
rnewujudkan raia kelola pcmerintaban ypng efcktif dan
cfiaicn guna meningkatkan kinerja pernerlntahan dan
pelayanan publik sesuai Peraturan Men Leri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 202 l tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada lnstansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tenterrg Kedudukan,
Susunan Organisasl, Tugas dan Pungsi, serta TaUJ. Kcrja
Sekretariat Daerah dan Stal Ahli Bupati Kabupatcn
Kendal sebagaimana tclah diubah dengan Pcraruran
Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas 'Peraturan Bupati Kendal Nomor 7~ Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Pungai, serta Tata Kcrja Sckretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati Kabupaten Kendal audan tldak sesuai dengan
kondisi sekarang, sehingga perlu dtcabut dan diganti,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbaga.imana dimaksud
dalam huruf a, rnaka perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tu gas dan
Fungai, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Stai
Ahli Bupati Kabupaten Kendal;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, rincian tugas sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi umum, staf ahli bupati, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
107 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
