Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.687 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2011

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....Pelayanan Publik.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Surat Izin Usaha Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9).

Download file:

PERDA KAB. HUMBANG HASUND... NO.7 TAHUN 2011.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

IZIN GANGGUAN

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda-No.-7-Tahun-2011-Tentang-Izin-Gangguan.pdf

IZIN - GANGGUAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup; Bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang dapat memengaruhi dampak lingkungan perlu diberikan izin gangguan; bahwa atas penyelenggaraan pemberian izin gangguan yang oleh Pemda dikenakan retribusi daerah
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2009; dan Perda No. 18 Tahun 2010
Perda ini mengatur tentang ruang lingkup; kriteria gangguan; persyaratan izin; kewenangan pemberian izin; penyelenggaraan perizinan; retribusi; peran masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2011.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2011

Retribusi Izin Trayek

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Bangka Barat No. 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan

Download file:

Perda_Kab_Bangka Barat_2011_07.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 7 Tahun 2011

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

7 perda Pertambangan.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 7 Tahun 2011

Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda-No.-7-Thn-2011.pdf

Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang Penanaman Modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
Pasal 18 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 665 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2008, Perpres No. 27 Tahun 2009, Permendagri No. 24 Tahun 2006, Permendagri No. 20 Tahun 2008, PErda Provinsi BAnten No. 4 Tahun 2008.
Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Jenis pelayanan terpadu datu pintu di bidang penanaman modal; 4. Sistem dan standar pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; 5. Hak dan kewajiban; 6. Koordinasi di bidang penanaman modal; 7. Sumber daya manusia; 8. Keterbukaan Informasi; 9. Penanganan pengaduan; 10. Indek kepuasan masyarakat; 11. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan; 12. pelaporan; 13. Insentif; 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
peraturan gubernur sebagai pelaksanan dari Perda, yang mengatur tentang: tatalaksana perizinan dan non perizinan; tata cara dan mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan; tata cara pengendalian dan poengawasan; tata cara poemberian insentif dan kemudahan. peraturan pelaksanaan dari perda ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan
25 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2011

Pendaftaran Gudang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 6 Tahun 2021 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

Download file:

Perda_Kota_Pangkalpinang_07_2011.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

KAB_TASIKMALAYA_7_2011.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Lembaga Kemasyarakatan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kota Kendari No.07 Tahun 2011.pdf

lembaga kemasyarakatan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2011/ NO. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP Nomor 73 Tahun 2005 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; Kemendagri No. 53 Tahun 2000 ; Pemensos No. 83/HUK Tahun 2005 ; Pemendagri No. 5 Tahun 2007 ; Pemendagri No. 52 Tahun 2007 ; Perda Kota Kendari No. 2 Tahun 2008 ; Perda Kota Kendari No. 6 Tahun 2009
Dalam Peraturan ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, hubungan kerja, pembinaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
1. Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah sampai adanya pergantian kepengurusan. 2. Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa bakti 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.