Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perbup No. 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah karena terdapat beberapa data kinerja yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; Permen PAN No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN No.PER/20/M.PAN/11/2008; Permen PANRB No.53 Tahun 2014; Perda Kabupaten Bulungan No.3 Tahun 2021;
Perbup ini mengubah ketentuan Lampiran Pasal 3 ayat (2) Perbup Bulungan No. 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Perbup Bulungan No. 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 32)
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bombana, dalam pelaksanaannya belum mengikuti
perkembangan hukum dan belum mengakomodir
terkait core values (nilai-nilai dasar) Aparatur Sipil
Negara dan employer branding Aparatur Sipil Negara,
sehingga perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengembangan budaya Kerja Aparatur di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 111 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bombana Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 111 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOMBANA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 30 Tahun 2023
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2024 - SHS
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 370
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah
dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam
program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten,
perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tahun
Anggaran 2024
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud
dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran
2024
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Prinsip Standar Biaya, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati.
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 yaitu Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 1 merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam tahapan
perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
208
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2023
STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2023 (29)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dilakukan kembali pendataan harga di lapangan dan terdapat beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan standar satuan harga yang ada karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, PP No 8 Tahun 2006,PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatr tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 termasuk didalamya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyusun standar harga, standar harga, pemanfaatan standar harga, tatacara perubahan standar harga, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
Terdiri dari 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa arsip terjaga Daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta sebagai memori yang memiliki arti penting dan strategis.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Bupati Rokan Hiir Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 101 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 13 (tiga belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pengelolaan Arsip Terjaga; Jenis Arsip Terjaga; Teknik Pengelola Arsip Terjaga; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan diperlukan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terukur dan terarah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.07/2019; Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211/PMK.07/202; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Lokasi Dan Kegiatan; Proses Penganggaran Kegiatan; Pelaksanaan Anggaran; Pembiayaan; Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
Lampiran: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 29 (dua puluh sembilan) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan RBA; Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA; Perubahan RBA; Ambang Batas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Lamp XVIII
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
