Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.836 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2018

Izin Pemanfaatan Ruang

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman

Download :
2018pw327826017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021

Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik

Abstrak

ruang-publik

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2021/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum

ABSTRAK:

bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau publik saat ini guna mendukung pemenuhan 20% (dua puluh persen) dari luas Kota Yogyakarta dan fasilitas umum jumlahnya relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan penambahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013
Materi pokok: Ruang Terbuka Hijau Publik, Fasilitas Umum, Pendanaan, Hibah, dan Peran Serta Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 22 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2017

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup

Abstrak

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2017/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan berkelanjutan, perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu; Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan pengaturan teknis di daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
U No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 101 Tahun 2014; Permen LH No. 6 Tahun 2009; Permen LH No. 30 Tahun 2009; Permen LH No. 1 Tahun 2010; Permen LH No. 5 Tahun 2012; Permen LH No. 16 Tahun 2012; Permen LH No. 17 Tahun 2012; Permen LH No. 5 Tahun 2013; Permen LH No. 5 Tahun 2014; Permen LH dan Kehutanan RI No. P.30/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017; Perda No. 6 Tahun 2012.
Perda ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi: Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Kerja Sama dan Kemitraan; Peran Masyarakat; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Perizinan; Ekologi Wisata (Eko-Wisata); Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Laboratorium Lingkungan; Penghargaan; Pembinaan; Pengawasan; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Semua perizinan yang terkait dengan pengelolanan lingkungan hidup yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
61 hlm.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2019

Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
P.17-2019 BAKU MUTU EMISI PUPUK.pdf

Abstrak

Industri-Pupuk-LINGKUNGAN

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 17, BN.2019 (434)/52 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat

ABSTRAK:

bahwa usaha dan/atau kegiatan industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat;
UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
Industri Pupuk meliputi industri yang memproduksi Pupuk dengan jenis: A. Urea (CH4N20); B. Phosfat (P2O5); C. Asam Phosfat; D. NPK; dan E. ZA.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
52 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2006

Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download :
17. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2009

Ketentuan Pembuatan Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bagi Pengusaha Atau Pemrakarsa Yang Akan Melakukan Usaha Dan Atau Kegiatan Di Kabupaten Kuningan

Lingkungan Hidup

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011

Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA No 17 Tahun 2011 tentang_PENGELOLAAN SAMPAH.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 17 Tahun 2014

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Lingkungan Hidup

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2012

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 17 Tahun 2013

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BITUNG

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA NO 17.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.