Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2006

Menemukan 2.115 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PermenPU01-2006_Lamp.pdf

Petunjuk-Pelaksanaan-Evaluasi-LAKIP-Satminkal-Eselon I-Departemen Pekerjaan Umum

2006

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 1, JDIH PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/1 35/M.PAN/9/2005 tanggal 15 September 2004 diktum keenam, Inspektorat Jenderal (Aparat Pengawasan Internal) ditugasi untuk melaksanakan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum b. bahwa Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I bertujuan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Eselon I sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance)
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) b. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Instruksi Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayan Nomor : 90/IN/M/2000 yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon I dan II Departemen Kimbangwil agar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. d. Keputusan Presiden RI Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 e. Peraturan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI f. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI
1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 2. Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi penerapan Sistem AKIP 3. Petunjuk Pengisian Formulir Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi/Unit Kerja/Satminkal Eselon I

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2006.
37 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Mencabut

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Download file:

PERMEN LH NO 11 Tahun 2006.pdf

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Inmen-No.02-2006.pdf

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 Tahun 2006

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-10/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Download file:

Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2006.pdf

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2006 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Mllik Negara

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-04/MBU/03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download file:

Permen BUMN Nomor 4 Tahun 2006.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MLLIK NEGARA

2006

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-04/MBU/2006, jdih.bumn.go.id : 6 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Mllik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitar kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 clan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1971 tentang Penyusutan Arsip, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan Arsip Keuangan; b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Mllik Negara;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang J<etentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Npmor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Nomor 3151); 3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER -01(MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 5. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 01.A tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan.
Mengatur tentang pengelolaan arsip keuangan; Penyusutan arsip keuangan; Pemindahan arsip keuangan; Penyerahan arsip statis; Pemusnahan arsip;

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2006.
21 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2006

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2006.