Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.352 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup No 6 2016 PSU.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2004

Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie)

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
043_Nomor 6 Tahun 2004_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2015

Perparkiran

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Sleman No. 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran

Download :
Perda Sleman No. 6 Tahun 2015 ttg Perparkiran.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2010

Surat Izin Usaha Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2018

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

KESEHATAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6, TLD NO.6, LL KAB.KETAPANG: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam.
UUD 1945, UU NO.27 TAHUN 1959, UU NO.28 TAHUN 2009, UU NO.36 TAHUN 2009, UU NO.44 TAHUN 2009, UU NO.23 TAHUN 2014, PP NO.23 TAHUN 2005, PERMENDAGRI NO.61 TAHUN 2007, PERMENKES NO.85 TAHUN 2015
KETENTUAN UMUM; PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN; TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG MEDIK; PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT; KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF; PENYESUIAN TARIF; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 HALAMAN DAN 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

RETRIBUSI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6, TLD NO.149 LL KAB. KAYONG UTARA: 4 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka pemberian izin gangguan di Daerah tidak diperlukan lagi;
pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
3 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2007

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Bupati No. 6 Thn 2007.pdf

Abstrak

DISPENSASI-PELAYANAN-PENCATATAN-KELAHIRAN-YANG-TERLAMBAT

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2007/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat

ABSTRAK:

Bahwa Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri A.I. Nomor 4741/1274/SJ Tertanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Terlambat Dilaporkan Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun 2004; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2005.
Peraturan Bupati Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2007.
3 hlm

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2019

Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi

Download :
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2003

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Permen No.06-2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.