Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Kepgub Kaltim No.: 188.34/8812/2375-III/BPKAD, Tgl. 23 September 2022; Perda Kota Samarinda No. 11 Tahun 2021; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek
belanja, dan/ atau an tar rincian obyek belanja;
bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD) Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kondisi
yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian demi
kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
antara lain adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat
mendesak namun kondisi anggaran tidak memadai,
sehingga perlu didanai dari obyek belanja, jenis belanja,
atau program kegiatan lainnya pada perangkat daerah
yang bersangkutan, telah terjadi ketidakcermatan
penganggaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus, baik secara program, kegiatan, jenis belanja,
maupun obyek belanja sebagai dampak dari penyesuaian hasil finalisasi dengan Kementerian/Lembaga DAK, telah
terjadi ketidakcermatan penganggaran gaji dan tunjangan
pada beberapa Perangkat Daerah sebagai dampak dari
pengisian jabatan, penambahan pegawai baik pada
jenjang struktural maupun fungsional, dan telah terjadi
ketidakcermatan dalam menempatkan akun sub rincian
obyek belanja pada belanja operasional yang berdampak
pada terhambatnya penatausahaan keuangan pada
perangkat daerah;
bahwa pergeseran anggaran perlu dilakukan baik antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja,
maupun antar rincian obyek belanja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c da.i huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022;
Undarig-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah clan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022; Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022
Peraturan tersebut berisi tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten
Ngada Tahun Anggaran 2022
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, yang mengatur tentang perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu merubah penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 32) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 52 Tahun 2023
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Tahun 2023 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024;
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 ; PP No. 12 Tahun 2019 ; Perpres No. 16 Tahun 2018 33) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Membahas Tentang : Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. babwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan .APBDesa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor6Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016;
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2013
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke desa
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2014/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta untuk meningkatkan efisien, efektivitas,transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dan pertangungjawaban anggaran transfer ke desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.6 Tahun 2007; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Jenis Anggaran Transfer Ke Desa, Penetapan Besaran Anggaran Dana Transfer Ke Desa, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO.33 Tahun 2017; PERDA NO.7 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
berjumlah Rp. 1.951.343.000.000,00 bertambah sejumlah Rp.
187.592.826.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.138.935.826.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 1.977.350.920.850,21 dengan pendapatan semula sebesar Rp. 1.754.343.000.000,00 dan bertambah sebesar Rp. 223.007.920.850,21
b. Jumlah belanja setelah perubahan Surplus (Defisit) setelah perubahan sebesar Rp. 2.138.935.826.000,00
c. -Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar Rp. 164.584.905.149,79 dengan pendapatan semula sebesar Rp. 200.000.000.000,00 dan berkuran sebesar (Rp. 35.415.094.850,21)
-Jumlah pengeluaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000,00yang semula nilainya sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan tidak terjadi penambahan. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00
Penjabaran perubahan APBD dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
4 hlm. 1 lamp.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Permintaan, Pembayaran, Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Atas Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap Yang Membebani Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa Pembayaran yang membebani Anggaran Daerah atas beban APBD Provinsi Kalimantan Barat pada hakekatnya terdiri dari pengeluaran Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Keppres No.80 Tahun 2003, Kepmenda No.29 Tahun 2002, PP No.6 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Umum, Permintaan Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap, Pembayaran Atas SPP Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap, Penerbitan SPM Beban Tetap dan Beban Pengisian Kas, Pengeluaran Uang Daerah, Penggunaan Beban Pengisian Kas, Surat Pertanggungjawaban Atas Beban Pengisian Kas, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2006.
Pergub ini memiliki 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat