Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 33 Tahun 2012, PP NO. 18 Tahun 2016, Perpres No. 42 tahun 2013, Perpres No. 1 Tahun 2017, Perpres No. 83 Tahun 2017, Permentan No. 43 Tahun 2010, Permenkes No. 155/Menkes/Per/1/2010, Permenkes No 2269 / Menkes / Per / XI /2011, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 21 Tahun 2015, Permenkes No. 51 Tahun 2016, Perda Kab.Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, azas, tujuan dan maksud, pilar penurunan stunting, ruang lingkup, pendekatan, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan ini terdiri dari 14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpustakaan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa perlu dilakukan pembinaan agar perpustakaan Desa dapat meningkatkan minat baca serta mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 9 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Maksud Dan Tujuan; Pembentukan, Penyelenggaraan Dan Pengelolaan; Sarana Dan Prasarana; Layanan; Pelestarian Bahan Perpustakaan; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2021/NO.74, LL KAB. KAPUAS HULU : 20 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2004, PP No.18 Tahun 2016, Permenpanrb No.17 Tahun 2021, Permenpanrb No.25 Tahun 2021, Perda Kapuas Hulu No.6 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Perbup ini terdapat 19 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab XA Pasal 57A, 57B Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan retribusi pelayanan tera/tera ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, penyelenggaraan pelayanan kemetrologian, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penghapusan piutang retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi, pendelegasian wewenang, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah
terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak
terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
perlu disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2009; Permendagri No 25 Tahun 2007; Permendagri No 107 Tahun 2017; Permendagri No 23 Tahun 2020; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perbup Pati No 12 Tahun 2011; Perbup Pati No 59 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :
a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi
dan Inspektorat Daerah;
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan
pemerintahan; dan
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun
2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2017
Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2017/ No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan sinergi antara
prioritas dan sasaran perencanaan tahunan tahun 2019-
2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021, perlu menyesuaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021, dalam hal pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terjadi
perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial
dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak
mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
perubahan capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016;
Peraturan ini berisi tentang enyesuaian Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
108 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 73 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa agar entitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan amortisasi Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif dan optimal, perlu adanya suatu Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud;
b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Aset Tak Berwujud yang digunakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dimiliki;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 1/2004; UU 23/2014; UU 30/2014; PP 71/2010; PP 27/2014; Permendagri 80/2015; Permendagri 64/2013; Permendagri 19/2016; dan Perda Bengkulu Utara 6/2016.
Materi Pokok: Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengaturan Amortisasi meliputi:
a. tujuan dan obyek Amortisasi;
b. pelaksanaan Amortisasi;dan
c. syarat perhitungan Amortisasi
Pedoman Amortisasi dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.1 Tahun 2014 ttg Sistem Jaminan Kesehatan Semesta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
