Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.081 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga Tahun 2023 No 60_ocr.pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2023/NO.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpadu, maka perlu menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berpedoman pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penjabaran lebih lanjut Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud tercantum dalam Dokumen I sampai dengan Dokumen VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
5 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 60 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Paser 60-2023 ttg ...emerintah Daerah.pdf

kearsipan - terintegrasi - dinamis - informasi - sistem - penerapan - pedoman

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD 2023/60

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan informasi kearsipan yang terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Kulon Progo No 59 Tahun 2023.pdf

pemerintah daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2023/NO. 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemda

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jayapura 2023-2027

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Nomor 59 Tahun 2023.pdf

Lampiran Perbup Nomor 59 Tahun 2023.pdf

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2023 (59): 5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jayapura 2023-2027

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur yang optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu dilakukan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jayapura 2023-2027;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Jayapura

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Kab. Kendal Tahun 2023 No 57_ocr.pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2023/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat berpengaruh terhadap aspek keamanan informasi atau data elektronik bagi Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik maupun masyarakat atau pihak lainnya sebagai Pengguna Sistem Elektronik; bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal terkait pentingnya kebijakan keamanan informasi, perlu mengatur Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Peraturan Bupati Kendal ini dimaksudkan sebagai kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi. Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi manajemen risiko, penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE dan pengelolaan pihak ketiga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 53 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup-No-53_2023-tentang...emerintah-Daerah.pdf

kesehatan; kependudukan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih cepat, tepat, responsif dan bertanggung jawab; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 115 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; kompetensi petugas pelayanan; mekanisme dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi;pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kuningan No. 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Download file:

52 TAHUN 2023 ( PERUBAHAN...NGGARAAN SPBE....pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - penyelenggaraan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD 2023/No.52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya penyelarasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam bidang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Interopabilitas Data, perlu adanya perubahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau dan mengevaluasi SPBE; bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 242 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2023 mengatur perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan SPBE, khususnya dalam bidang Arsitektur SPBE dan Interoperabilitas Data, guna mendukung pencapaian tujuan dan tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi SPBE.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 51 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

(Salinan) Peraturan Bupat...a SPBE 2023-2028.pdf

Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2023 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023-2028;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No,72 Tahun 2019 ; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; perpres No. 39 Tahun 2019; perpres No. 132 Tahun 2022; Perki No. 1 Tahun 2010; permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2018; Permen PPN/ Kepala BPPN No. 17 Tahun 2020; peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021; Permen Kominfo No. 16 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.9 Tahun 2021; Perbup No. 100 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah Bab III Sistematika Arsitektur dan Peta Rencana Spbe Daerah Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 368)

Download file:

Perbup Kabupaten Pesisir ...No 50 Tahun 2023.pdf

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 474

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintahan daerah; berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 59 Tahun 2020; Perda Pesisr Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
33 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 48 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2023.pdf

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Pemturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 12. Pemturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 13. Pemturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINF0/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi lnformasi dan Komunikasi Nasional· 14. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalarn Sistcm Elektronik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sislem Pernerintahan Berbasis Eleklronik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Refonnasi Birokrasi Nomor 59 Pemantauan dan Evaluasi Sistern Elektronik (Serita Negara Republik Nomor994); Aparatur Negara dan Tahun 2020 tentang Pemerintahan Berbaais Indonesia Tahun 2020 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupalen Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 21. Peraturan Bupati Sinjai. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyel.enggaraan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Lingkup Pemenntah Daerah Kabupalen Sinjai (Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 32);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PRINSIP DAN RUANG LINGKUP BAB IV : TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB V : MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VI : AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB VII : PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VIII : PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB IX : PENDANAAN BAB X : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini bcrlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi lnformasi dan Komunikasi Lingkup Pemcrintah Daerah Kabupaten Sinjai. (berita Daerah Kabupatcn Sinjai Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT