PEDOMAN - TATA - NASKAH - DINAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PANGANDARAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, -
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat; Paraf, Penuisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan dan Pencabutan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2013.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 2 Tahun 2003; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2004; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2010; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 13 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2009.
Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa; Perubahan dan Pencabutan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Bentuk dan Kerangka Tata Naskah; Ketentuan Lain - lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
53 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2012
tata naskah dinas-unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah-unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa perlu penyeragaman tata naskah dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PR:f/KA/VII/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang naskah dinas, kop naskah dinas, stempel dinas dan papan nama ULP dan Unit LPSE. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 41 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 16 tahun
2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan guna penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Naskah Dinas
Bab III Naskah Dinas
Bab IV Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat
Bab V Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas
Bab VI Stempel
Bab VII Kop Naskah Dinas
Bab VIII Sampul Naskah Dinas
Bab IX Papan Nama
Bab X Perubahan Dan Pencabutan
Bab XI Pelaporan
Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan
Bab XIII Ketentuan Lain-Lain
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dicabut.
127 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2011
perbup - pEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2011/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Govemmenf, maka pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
pemerintahan (E-Govemmenf) akan meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance); bahwa untuk menjalankan lnstruksi Presiden tersebut pada
huruf a, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
menerapkan sistem pengelolaan administrasi melalui
pengelolaan naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Sanyumas Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2009
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2011
perbup - TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2011/No.35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi, efektifitas dan terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan ·
desa serta sebagai upaya penyeragaman tata naskah dihas
Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas maka perlu mengatur
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006
Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Penjabat; Stempel; KOP Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan, Dan Pencabutan; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2011
perbup - TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2011/No.34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Oaerah, maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten
Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemarintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Penjabat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
148 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Supati Pemalang Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Supati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010; Peraturan Supati Pemalang Nomor 12 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 11 huruf d Peraturan Supati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2011.
Peraturan Supati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Naskah Dinas
Bab III Naskah Dinas
Bab IV Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat
Bab V Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan,
Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas
Bab VI Stempel
Bab VII Kop Naskah Dinas
Bab VIII Sampul Naskah Dinas
Bab IX Papan Nama
Bab X Perubahan, Dan Pencabutan
Bab XI Pembinaan Dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 429 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dicabut.
100 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang
baik (good governance) dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas umum penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berhasil guna dan
berdaya guna, serta untuk kelancaran pengolahan data dan informasi,
perlu untuk menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik;
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa seluruh lembaga negara,
pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, serta BUMN/D menyusun
petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Instansi masingmasing
dengan mengacu pada Pedoman Umum ini;
bahwa untuk penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
maka perlu menetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman umum Tata Naskah Dinas Elektronik mengatur hal-hal yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Pedoman umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
