Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.289 peraturan dalam 0,101 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 257 Tahun 1960
Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Cirebon Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 258 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Tentang Mengadakan Pajak Kendaraan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Utara Tentang Pemungutan Pajak Anjing Dalam Dati II Aceh Utara

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 259 Tahun 2015
Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Perumahan, Permukiman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
Diubah dengan :
  1. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
  2. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
  3. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1961
Peraturan Daerah Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Mengadakan Pajak Tontonan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1961
Peraturan Daerah Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Tentang Mengadakan Pajak Kendaraan Dalam Daerah Kabupaten Banjar

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 262 Tahun 1961
Penetapan Peraturan Daerah Tingkat II Tanah Datar Pajak Sepeda Dalam Dati II Tanah Datar

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 263 Tahun 1961
Penetapan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Pengadaan Dan Penarikan Pajak Pembangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 264 Tahun 1960
Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Pajak Tontonan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 264 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Mengubah Kedua Kali Peraturan Daerah Tentang Pemungutan Pajak Keramaian Dalam Kabupaten Pacitan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan