Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa kegiatan Program Kampung Iklim merupakan
kegiatan pengendalian dampak Perubahan Iklim yang
mendorong peningkatan kapasitas Adaptasi dan Mitigasi di
tingkat lokal terutama di Kabupaten Banyumas, sehingga
perlu adanya program pengembangan partisipasi
masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca serta mendorong peningkatan kapasitas
Adaptasi dan Mitigasi sebagai budaya masyarakat
berperilaku ramah lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.l/11/2016 tentang Program
Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung
Iklim di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Informasi umum Proklim, Tata Laksana Proklim, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pembinaan, Apresiasi Proklim, Kerja Sama dan Kemitraan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis
yang mengandung nikotin dan tar yang terbukti dapat
membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan
lingkungan; bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan,
terhadap paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta
meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat di
Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kawasan Tanpa Rokok, menyebutkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4
Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya pengurangan sampah,
pemanfaatan kembali sampah, dan pendaurulangan
sampah berbasis masyarakat dilaksanakan melalui
pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Desa;
bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
pengelolaan sampah di desa, diperlukan Tempat
Pengelolaan Sampah Desa sebagai tempat untuk
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan,
pemanfaatan kembali, pendauran ulang sampah, dan
penampungan sementara residu di desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah maka Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan sampah berkewajiban mendorong dan
mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan
sampah, pemanfaatan kembali sampah dan
pendaurulangan sampah berbasis masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
Sampah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Sampah Desa, Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan untuk mempermudah
pelayanan pembayaran, perlu penugasan kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah
meningkatkan pelayanan persampahan/ kebersihan
melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai
peran dalam melakukan optimalisasi retribusi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan
ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentangBadanUsahaMilikDaerah,danPasal54ayat
(7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes,
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan
kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk
mendukung perekonomian daerah dan
menyelenggarakanfungsikemanfaatanumumtertentu
dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan
kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek dan Objek Penugasan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
ABSTRAK:
a. bahwa penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik karena sampah plastik sekali pakai sulit terurai secara alami, sehingga akan mengganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup;
b. bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201 7 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 18 Tahun 2008; UU 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.l/ 10/2019; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi jenis Plastik Sekali Pakai sebagai berikut:
a. Kantong Plastik;
b. Sedotan Plastik; dan
c. Polystaerina (Styrofoam).
Upaya Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 42 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LJNGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LiNGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 pada Pasal 3A ayat (2) yang menyatakan
bahwa Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara
lump sum;
b. bahwa Tata Cara perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norn or 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah
dengan Pera tu ran Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor I 04
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Nornor 52 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
(Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021 Nomor 104);
Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Pasal II : Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
Pasal III : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturana. Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 14 (empat belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 12 (dua belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20
ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 42A,
Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 8 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Penertiban Tuna Sosial, anak Terlantar dan Anak Jalanan, Izin Penyelenggaraan Hiburan Umum, Kawasan Bersih Udara, Penggunaan Sumber Air Tanah dan Pembuangan Air Kotor, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Tata Cara Tindakan Tangkap Tangan, Tata Cara Pemberian Penghargaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2023
PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH-LINGKUNGAN HIDUP
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN SAMPAH DAN PENGURANGAN SAMPAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019
Pengurangan sampah meliputi kegiatan :
a. Pembatasan timbulan sampah;
b. Pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
c. Pendauran ulang sampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
15 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
