Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011.
Peraturan Walikota memuat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Peninjauan Besaran Tarif Retribusi;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2021
PENGURANGAN POKOK PIUTANG - PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Pokok Piutang Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional nonalam yang berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan penerimaan pendapatan sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 51 Th 2008; UU no 28 Th 2009 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Tangerang Selatan No 16 Th 2012 yg telah diubah dg Perwal Tangerang Selatan No 38 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. pengurangan Pokok Piutang Dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
a. bahwa dengan perkembangan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Indonesia maka Pemerintah Kota
Semarang wajib memberikan pelayanan rapid test
antigen dan test swab;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 133
tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016
tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133
Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13
Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 133
Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengubah ketentuan Lampiran – Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau. Menganti Peraturan Wali Kota Lubullinggau Nomor 15 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu di ganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 7 Tahun 2001;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2021;Permendagri No 79 Tahun 2018;Peraturan lembaga administrasi negara No 3 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2019;Perwali No 55 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Obyek dan Subyek tarif layanan ,Golongan Tarif,Cara mengukur tingkatpenggunaan jasa,Prinsip dan Sasaran ,Struktur Tarif dan Besaran Tarif,Wilayah Pemungutan,Surat Pendaftaran Obyek Tarif,Penetapan Tarif,Tata Cara Pemungutan,Tata cara Pembayaran,Keberatan,Pengembalian kelebihan Pembayaran,KadaluwarsaPenagihan,Sanksi Administrasi,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tarif layanan Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan latihan badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Lubuklinggau
16 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti PERDA No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu adanya Pediman Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang bersumber dari pengelolaan pasar. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, pendaftaran dan pendataan, penetapan retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi pelayanan pasar menggunakan karcis, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembetulan, pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, penghapusan piutang yang kedaluwarsa, keberatan, pemeriksaan, balik nama, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
22 hlm, Lampiran : 5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 615
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 64, Pasal 69 ayat (5), Pasal 72 ayat (7), Pasal 80, dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Pendataan dan Pendaftaran c.Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah d.Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak e. Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak f.Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak g.Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak h.Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kadaluwarsa i.Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan j.Tata Cara Pemeriksaan Pajak k.Bentuk, Jenis dan cara Pengisian Formulir Perpajakan l.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
19 Halaman; Lampiran 14 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 22 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKR DI TEPI JALAN UMUM
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 14
ayat
(5)
Peraturan
Daerah
Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi
Parkir di Tepi Jalan
Umum,
perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149
Tahun 2020 tentang Tata
Cara
Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
Mengingat: 19. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
3
Tahun
2020
tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum; 21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun
2020
tentang Tata
Cara
Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi
Parkir
di
Tepi
Jalan Umum.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, Ketentuan Pasal 13 dihapus, Ketentuan Pasal 14 ayat (6) diubah, Ketentuan Bab IX diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 15 dan
Pasal 16 disisipkan 4 (empat) yaitu Pasal15A, Pasal 15E, Pasal 15C, dan Pasal 15D, Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2021
Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 431
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
