Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi terjadinya bencana
alam diperlukan upaya yang dilakukan secara
sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
sehingga dibutuhkan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana sebagai acuan dalam
penanganan darurat bencana di Kabupaten Klaten;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Klaten, pada saat darurat
bencana yang dimulai dari status siaga darurat,
tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
diperlukan rencana operasi dalam rangka
penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan
personil, logistik, dan peralatan penanganan darurat
yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana
Bab IV Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Bab V Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana
Bab VI Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana
Bab VII Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana
Bab VIII Penerimaan Bantuan Internasional dalam Status Keadaan Darurat Bencana
Bab IX Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
167 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal
5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9
Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 20
Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Sampang. meliputi: ketentuan umum; penerima BLT; besaran dan jangka waktu; mekanisme penyaluran; verifikasdi dan validasi; mekanisme penyaluran; pelaporan; pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Dampak Inflasi bagi Masyarakat Miskin Kelurahan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,
dalam rangka mendukung program penanganan dampak
inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib
perlindungan sosial yang antara lain digunakan untuk
pemberian bantuan sosial; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
belanja bantuan sosial dampak inflasi bagi masyarakat
miskin kelurahan di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur teknis pelaksanaannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan
pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan
diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan
Sosial Dampak Inflasi bagi Masyarakat Miskin Kelurahan
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber dan Bentuk
Bab III Kriteria Penerima
Bab IV Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.07/2021 tentang
penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana hasil bagi cukai
hasil tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/OMK.07/2021.
Materi Pokok: Penerimaan BLT DBH CHT, Penganggaran, Mekanisme Penyaluran BLT DBH CHT, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Jumlah halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Sosial Sesuai Kepentingan Pemerintah di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial
yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak bencana sosial,
clan/ atau kegiatan sosial masyarakat, pemerintah daerah
perlu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat;
bahwa pemerintah daerah perlu menyediakan clan
mengelola cadangan beras pemerintah dalam jumlah yang
cukup clan dapat digunakan untuk kebutuhan terkait
bantuan sosial sesuai dengan kepentingan pemerintah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Untuk
Bantuan Sosial Sesuai Kepentingan Pemerintah di
Kabupaten Ngada;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan
Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sasaran Penyaluran CBPD; Jenis dan Penetapan CBPD; Pendanaan; Organisasi Pelaksana; Pengelolaan; Penyaluran; Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 60 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KAB. PEKALONGAN TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2022/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat merupakan tanggungjawab negara sebagaimana amanat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur perubahan terhadap beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 59 Tahun 2022
Kependudukan dan Perkawinan - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia Kabupaten Magetan perlu upaya
peningkatan akses layanan pendidikan yang memadai;
b. bahwa salahsatu upaya untuk meningkatkan akses
layanan pendidikan yang memadai adalah pemberian
beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Magetan,sesuai
kewenangan Daerah di bidang pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal
29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa
Bagi Mahasiswa Kabupaten Magetan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014.
Besaran beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penerima beasiswa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:
a. sumbangan pembinaan pendidikan atau sejenisnya;
b. pembelian buku/alat tulis;
c. pemondokan;
d. bantuan praktek kerja lapangan;
e. kuliah kerja nyata;
f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
g. penelitian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa
bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus
sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014; bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab III Pengendalian, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab IV Monitoring dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 59 tahun 2015 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 59 Tahun 2022
Kepegawaian, Aparatur Negara - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 786
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja bukan penerima upah yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemerintah daerah menyelenggarakan program Aparatur Sipil Negara Bersedekah (ASN BERKAH) yang merupakan program inovasi yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela berdasarkan asas gotong royong untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; b. bahwa salah satu upaya dalam memberikan perlindungan sebegaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu mengikutsertakan bagi pekerja bukan penerima upah tersebut menjadi peserta program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021.
Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di
Kabupaten Temanggung khususnya untuk sektor pertanian
tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung
tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani
tembakau; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah
Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan
perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian BLT DBH CHT
Bab III Kriteria Penerima BLT DBH CHT
Bab IV Pendataan
Bab V Penyaluran dan Pelaporan
Bab VI Tim BLT DBH CHT
Bab VII Moinitoring dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
