Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Semesta Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik maka perlu adanya pengaturan yang menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Semesta Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Semesta Provinsi Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dan bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Semesta Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8) diubah dalam pasal 4 ayat (4), pasal 13
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
8 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 033
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dengan Pihak Lain
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dengan Pihak Lain.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Kerja Sama; Bab 3. Jenis Kerja Sama; Bab 4. Pendapatan; Bab 5. Tata Cara Kerja Sama; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020 – 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020 – 2025.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019.
Materi pokok: Arah RAD-PM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
a. bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, anak stunting, serta menurunkan angka penyakit tidak menular;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Posyandu dalam rangka pengintegrasian layanan Sosial Dasar, mewujudkan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan Revitaslisasi Pos Pelayanan Terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2009; Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021;
Dalam Pergub ini diatur tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu. Revitalisasi Posyandu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan sistim penyelenggaraan Posyandu dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan strata menuju Posyandu Keluarga serta pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat melalui integrasi kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Hal Pokok yang diatur:
1. Kedudukan, Pembentukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Kepengurusan Pokjanal Posyandu Dan Pokja Posyandu
2. Peningkatan Strata Posyandu Menuju Posyandu Keluarga
3. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
4. Penggunaan Aplikasi Sistim Informasi Posyandu Berbasis Website
5. Konvergesi Masalah Kesehatan Dan Sosial
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
20 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II, KELAS KHUSUS, KELAS I, UTAMA (VIP) DAN EKSEKUTIF (WIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan , Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka adanya penambahan alat baru yaitu
Laser Nd Yag di Klinik. Darmatologi Klinik, Alat Optical
Coherence Tomography (OCT) dan Laser Photocoagulasi di
klinik mata, Alat Elektromedis Diagnosis, pelayanan bedah
thorks dan kardiovaskuler, Alat Instrument Bedah Mikro
Laring Pada Kamar Operasi (Bedah Centeral) Dan
Pelayanan Baru di Klinik Jantung serta dalam rangka
mendukung peningkatan dan pengembangan pelayanan
canggih di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung yang peralatan, sumber daya
manusia, saran dan prasarana sudah memenuhi standar
yang ditetapkan oleh pemerintah
UU No.14 Tahun 1964, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019
Permenkeu No.09/PMK. 02/2006, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2011, PERDA No.4 Tahun 2019, PERGUB No.6 Tahun 2019, PERGUB No.40 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat
Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas Ii, Kelas
Khusus, Kelas I, Utama (Vip) Dan Eksekutif (Wip)
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Halaman 18
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H. ABDUL MOLEOEK PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Renumerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Gubemur Lampung Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem
Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Abdul Moeloek Provinsi Lampungperlu diubah karena
adanya penambahan pejabat struktural, pejabat
administrator, pembagian jasa mobil jenazah, perubahan
risk indeks ruang NICU, perubahan distribusi clinical
instruktur, penambahan sanksi
UU No.14 Tahun 1964, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005,
PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permenkeu No.09/PMK. 02/2006, Permenkes No.10 Tahun 2014, Permenkes No.28 Tahun 2014, Permenkeu No.176/PMK. 05/2017, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.4 Tahun 2019, PERGUB No.6 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48
Tahun 2019 Tentang Sistem Remunerasi Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moleoek
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Halaman 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2021
perizinan/pelayanan publik - kesehatan - struktur organisasi - standar/pedoman
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 75004
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi akibat penyakit tidak menular, perlu diatur penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Gubernur
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaaan penanggulangan; deteksi dini faktor risiko; dan pelaksanaan penanggulangan penyakit tidak menular; peran serta lintas sektoral dan masyarakat; kemitraan dan kolaborasi; pengawasan dan pelaporan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
17 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 huruf b peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman umum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 36 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 thn 2020; PP No. 17 thn 2015; PERPRES No. 42 thn 2013; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERMEN kesehatan No. 39 thn 2016; PERMEN perencanaan pembangunan nasional No. 11 thn 2017; PERDA Prov Gto No.11 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang gerakan masyarakat hidup sehat termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, forum komunikasi germas, pelaksanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penilaian kinerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Gubemur Lampung Nomor 43 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2017,
dalam perkembangannya tidak lagi sesuai dengan sistem
rujukan pelayanan kesahatan dan perlu diubah
UU No.8 Tahun 1999, UU No.4 Tahun 1984, UU No.29 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1991, PP No.39 Tahun 1995, PP No.32 Tahun 1996
PP no.82 Tahun 2018, Permenkes No. 741/MENKES/PER/ VII/ 2008, Permenkes No.657/ Menkes/ Per/ VIII/ 2009, Permenkes No.658/Menkes/Per/VIII/2009, Permenkes No.HK.02.02/Menkes/095/I/2010, Permenkes No.411/ Menkes/ Per/ III /2010, Permenkes No.028/Menkes/Per/I/2011, Permenkes No.28 Tahun 2014, Permenkes No.HK.02.02/MENKES/391/2014, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No.445/ 1140/V.02.03/VI/2021,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor
43 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Halaman 6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021
PERGUB No. 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan kasus Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Materi pokok: Kewajiban Menerapkan Protokol Kesehatan, Sosialisasi dan Edukasi, Sanksi Administratif, Kewenangan Dalam Pemerian Sanksi Administratif, dan Peran Serta Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
Jumlah Halaman : 17 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
