Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengatur kebijakan akuntansi aset tidak berwujud sebagai bagian dari kebijakan akuntansi aset lainnya, dan belum mengatur kebijakan akuntansi aset tidak berwujud secara khusus,terinci dan lengkap; bahwa untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas aset tidak berwujud, maka perlu ditetapkan kebijakan akuntansi aset tidak berwujud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang kebijakan akuntansi aset tidak berwujud
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, kebijakan pengelolaan
barang milik daerah harus menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri dimaksud;
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 tahun 2015;
Dalam Peraturan ini berisi 20 (dua puluh) Bab dan 514 (lima ratus empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan Dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemindahtanganan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengendalian, Dan Pengawasan; Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Skpd
Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah; Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara; Ganti Rugi Dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
248 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2015.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 55 Tahun 2016
standarisasi harga barang/jasa-kabupaten parigi moutong
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2016/No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang/ Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang/ jasa pemerintah daerah kabupaten parigi moutong serta menjamin pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan standarisasi harga barang/ jasa kebutuhan pemerintah daerah kabupaten Parigi Moutong Tahun anggaran 2017;
Bahwa penetapan standarisasi harga barang/jasa untuk menjamin keseragaman harga dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2017;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi harga barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah kabupaten parigi moutong tahun anggaran 2017
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004; Permendagri No. 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentar standarisasi harga dan jasa pemerintah daerah kabupaten Parigi Motong Tahun Anggaran 2017. Peraturan ini juga mengatur tentang Biaya dan Upah Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2015
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 54 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 85 PP No 27 Tahun 2014. Untuk melakukan sensus barang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 tahun 2014; Pp No 58 Tahun 2005; PP No 27 tahun 2014; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 19 tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juknis Tindak Lanjut Hasil pelaksanaan Sensus BMD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemda secara berdaya berdasarkan Pasal 9 ayat (5) huruf b PP No. 27 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diu ah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; P No. 27 Tahun 2014; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 7 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 25 Tahun 2009; Perda Kab. bandung No. 11 Tahun 2010; Perda kab. Bandugn No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, Ketentuan Lain Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2016
ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD - PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis
Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset
Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan; bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa
Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif,
optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan
sebagai suatu pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam melakukan penyusutan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Penyusutan Aset Tetap Dan Amortisasi Aset
Tidak Berwujud;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, objek penyusutan, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa dan Pinjam Pakai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu pemahaman dan kesamaan persepsi dan langkah secara integral secara menyeluruh dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Pemahaman dan kesamaan persepsi sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah untuk mengatur tata cara
penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dan pinjam pakai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Pemanfaatan, Sewa, Kewenangan dan Tanggungjawab, Besaran Sewa, Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pemeliharaan dan Perubahan Bentuk, Ganti Rugi dan Denda, Pinjam Pakai, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Kulon Progo No. 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2015 telah diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Berdasarkan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual maka Peraturan Bupati Kulon Progo perlu disesuaikan, dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 70), pada Lampiran II huruf B diubah untuk yang kedua sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
Mengubah Perbup Kulon Progo No. 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
5 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
