Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, Pemerintah berupaya mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program antarinstansi pemerintah; bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud dalah huruf a, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Tangerang dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, men1rusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Penerima Manfaat Bab II Strategi Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Bab V Koordinasi, Pengendalian, dan Pengawasan Bab VI Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil
menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah
dan menghambat daya saing perekonomian daerah;
bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan
kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial
melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam
rangka mendukung program penanganan dampak inflasi,
Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Alokasi Anggaran
Bab III Sasaran
Bab IV Besaran dan Persayaratan
Bab V Pendataan Calon Penerima Bantuan Sosial
Bab VI Pencairan dan Penyaluran
Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2022
pedoman - penyelenggara - pemebrian - bantuan - perbaikan - rumah - tidak - layak - huni - bagi - masyarakt - di -kabupaten - tasikmalaya - tahun - anggaran - 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat agar dalam penyaluran bantuan kepada penerima bantuan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran maka perlu meneta[kan perbup tentang Pedoman Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 13 tahun 2011; UU No. 23 Tajhun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; Pepres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 12 Tahun 2021; Permensos RI No. 20 Tahun 2017; Permen Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 7/PRT/M/2018;Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tasikmalaya No. 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran Dan Pemanfataan, Kegiatan Dan Jenis bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Syarat Perbaikan Rumah Tidak layak Huni, Mekanisme Pengajuan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Nilai Besaran Bantuan,Tahap Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Layak Huni, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman, nyaman dan terlindungi; bahwa guna mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu penyusunan kajian risiko bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang KajianRisiko Bencana Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang potensi kebencanaan, pengkajian risiko bencana, manfaat dan sistematika penysunan Kajian Risiko Bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
206 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 82 Tahun 2022
petunjuk pelaksanaan-bantuan sosial-pelaku usaha mikro
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2022/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial . Kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang ,· Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelaraskan kegiatan perencanaan
penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi
bencana sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a juncto Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, maka perlu menyusun Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
Kendal Tahun 2022-2026, maka berdasarkan Nota Dinas
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kendal Nomor : 045/2451/2022 tanggal 21
Desember 2022 Perihal Permohonan Peraturan Bupati
Kendal, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026
yang meliputi
Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendaltahun 2022-2026 dan
Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2022
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2022/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai
dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 harus tepat
sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan
pedoman pemberiannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 55 Tahun 2022;
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Wonosobo No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan pengelolaan belanja hibah dan belanja
bantuan sosial agar lebih optimal, maka dipandang perlu
menetapkan tata cara Perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan
belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri nomor
77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu membentuk tata cara Perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo; bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan dan Penganggaran
Bab III Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab IV Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 diubah.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana di Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 45
ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, maka perlu menyusun Rencana
Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal
Tahun 2022-2026;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap hasil Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026, maka
berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor:
045/2143/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal
Permohonan Peraturan Bupati Kendal, perlu menetapkan
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten
Kendal Tahun 2022-2026 dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026.
Maksud Penyusunan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 20222026
adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyusun
pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan
implementasi dalam upaya penanggulangan kedaruratan
bencana di Kabupaten Kendal secara lebih terpadu dan
efektif.
Tujuan Penyusunan Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana Kabupaten Kendal Tahun 20222026
adalah sebagai landasan konseptual, landasan
operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam
penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten
Kendal.
Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi aparatur sipil negara di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya; bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara korps profesi aparatur sipil negara memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum
bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971
Peraturan ini memuat tentang ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, lingkup pemberian bantuan hukum, pelaksanaan bantuan hukum, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
