Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 10 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2004, PP no.66 Tahun 1951, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.54 Tahun 2009.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah Dinas; Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
124 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 19 Tahun 2015
jadwal retensi arsip fasilitatif kepegawaian aparatur sipil negara dan pejabat negara
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/NO. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No.28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUD No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2007; UU No.9 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2014; PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL RI dan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA No.8 Tahun 2012 dan No.15 Tahun 2012; PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI (ANRI) No.17 Tahun 2009; PERDA No.1 Tahun 2008; PERBUP No.13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, JRA Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 18 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen Dan Data Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan fungsi data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian serta untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerin tahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan dokumen dan data kepegawaian secara tertib, teratur, lengkap dan akurat;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2000; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009;
3 pasal tentang pengelolaan dokumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
3 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2015
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/NO. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati in adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 9 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI No. 30 Tahun 1979; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pohuwato No. 19 Tahun 2013. serta memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor : B-PK.03.09/57/2014 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 28 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemkab Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) PP No.28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUD No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.9 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2014; PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI No.25 Tahun 2012; PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI No.6 Tahun 2013; PERBUP No.19 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Maksud dan Tujuan, JRA Keuangan, Penyusutan Arsip Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 24 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2015
KEARSIPAN - PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang akurat, untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan perlu adanya kesatuan bahasa dan keseragaman tata kearsipan, guna terwujudnya satu kesatuan bahasa dan keseragaman tata kearsipan tersebut, diperlukan adanya pedoman tata kearsipan untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 1979, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 105 Tahun 2004, Keputusan Mendagri No. 30 Tahun 1979, Keputusan Mendagri No. 100 Tahun 1991, Keputusan Kepala ANRI No. 03 Tahun 2000, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pedoman tata kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten halmahera selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Tata kearsipan; Penyelenggaraan tata kearsipan; Pembinaan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.
5 halaman: Lampiran 87 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang, perlu penyeragaman tata naskah dinas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang tidak sesuai lagi dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturaji Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Bupati tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
85 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,
maka perlu disusun Peraturan Bupati Magelang tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip keuangan, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Surat
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-
PK.03.09/52/2014, tanggal 8 Desember 2014 perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jadwal retensi arsip keuangan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
19 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
