Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2020
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021
ABSTRAK:
Wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID–19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU no 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Permendagri No 20 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/249/2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perwal Tangerang Selatan No 16 Th 2012 yg telah diubah dg Perwal Tangerang Selatan No 38 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pengurangan; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu melakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah khususnya Retribusi pengujian kendaraaan bermotor.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten
Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di
Kabupaten Cilacap; bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi
pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Tarif
Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
dan ditetapkan dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 70 Tahun 2019
PERBUP Kab. Jepara No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada pemungut pajak, maka perlu memasukkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Bantuan diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017
ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 9 diubah; Ketentuan dalam Pasal 10 diubah; Ketentuan dalam Pasal 11 diubah; Ketentuan dalam Pasal 47 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2010 ten tang Pajak Hiburan, maka perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pendaftaran dan pendataan, ketentuan perforasi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT, tata cara penghitungan pajak, tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pemeriksaan pajak dan pemasangan atau penempatan alat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 70 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi Daerah - PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
a. Dalam rangka perubahan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat serta penyesuaian struktur dan besarnya tarif retribusi, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Sumbawa Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Sumbawa Barat;bahwa dalam rangka perubahan Organisasi Perangkat
Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat serta penyesuaian struktur dan besarnya tarif retribusi, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Sumbawa Barat;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Sumbawa Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 8 Tahun 1981;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 30 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2009;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 45 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 56 Tahun 2005;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 69 Tahun 2010;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
PMK No. 11/PMK.07/2010;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 28 Tahun 2011;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 11 Tahun 2016;
PERBUP Sumbawa Barat No. 49 Tahun 2016;
PERBUP Sumbawa Barat No. 9 Tahun 2018.
1. Diantara Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 disisip 1 (satu) angka yaitu 17a;
2. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah;
3. Ketentuan BAB VI pasal 8 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 70 TAHUN 2018 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
- Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemungutan dan pengadministrasian serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 14 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 64 Tahun 2013; PERDA KAB.PURWAKARTA No 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KAB.PURWAKARTA No 11 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah terkait Ruang Lingkup Penghapusan Piutangretibusi Daerah, Penatausahaan, Kewenangan Serta Tata Cara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
9 halaman (lampiran 2 halaman)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
