Pemanfaatan Ruang Kota - Izin Perubahan - Retribusi Izin Perubahan
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2006/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2005 tentang Izin
Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota dan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota,, agar
dapat berhasil guna maka perlu mengatur dan
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun
2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, keanggotaan dan tugas tim penilai, tata cara dan persyaratan perizinan perubahan pemanfaatan ruang kota, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penertiban dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan sistem anggaran kinerja, setiap program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah perlu dinilai kewajarannya dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB); bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Analisa Belanja (SAB) dengan Perwal Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Analisa Belanja yang merupakan yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja setiap
program dan kegiatan yang akan dilak.sanakan oleh seuap Saruan Kerja
Perangkat Daerah dalam I (satu) tahuo anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2006.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa guru yangdiangkat sebagai Kepala Sekolah
merupakan Pimpinan sekolah yang mempunyai peranan
yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan
di sekolah; bahwa sebagai Kepala Sekolah harus memiliki dan
senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan
kreativitas agar dapat melaksanalcan tugas secara
profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola
pendidikan yang profesional, terbuka dan akuntabel; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu
menyusun dan menetapkan Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkuogan
Dinas Pendidikan Kata Magelang ;
UU no 17 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 8 Tahun 1974; PP No 16 Tahun 1994; PP No 9 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dasar, syarat-syarat pengangkatan kepala sekolah, masa tugas, identifikasi lowongan kepala sekolah, pengadaan calon dan pengangkatan kepala sekolah, tata cara penilaian kepala sekolah, tata cara pemberhentian dan perpanjangan masa tugas kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2006.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Pemko Magelang, maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Perwako Magelang tentang Standar Pelayanan Publik Bidang perizinand an Non Perizinan di lingkungan Pemko Magelang;;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dan mekanisme pelayanan publik, mekanisme pengaduan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2006.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil
guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, perlu
disusun pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengguna anggaran dan pengguna barang/jasa, pengelolaan APBD, pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik daerah, pertanggungjawaban APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatand dan Belanja Daerah Kota Magelang TA 2007 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Perwal Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keppres No 80 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang standarisasi merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2006.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
