Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2006

Menemukan 2.000 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11E Tahun 2006

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2007

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
4849PERWALI_NO_11-E_TAHUN_2006.pdf

Abstrak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2006

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11E, BD.2006/No. 16A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2007

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kota Surakarta agar dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008, perlu diterapkan kerja tahunan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2007.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
6 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 5 Tahun 2006

PEDAGANG KAKI LIMA

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda-Kota-Jambi-No.05-Th-2006-ttg-Pedagang-Kaki-Lima.pdf

Abstrak

PEDAGANG - KAKI - LIMA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5 , LD.2006

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan ketertiban, perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima perlu diatur dengan Perda; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pedagang Kaki lima.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kota Jambi No. 04 Tahun 2001; Perda Kota Jambi No. 47 Tahun 2002.
Perda ini mengatur tentang PEDAGANG KAKI LIMA, yang meliputi; PERIZINAN; HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRASI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4 hlm.; Penjelasan 1 hlm.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Download :
PerMenPU29-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/I/2006 Tahun 2006

Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2006 Tahun 2006

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Mllik Negara

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-04/MBU/03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 4 Tahun 2006.pdf

Abstrak

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MLLIK NEGARA

2006

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-04/MBU/2006, jdih.bumn.go.id : 6 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Mllik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitar kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 clan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1971 tentang Penyusutan Arsip, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan Arsip Keuangan; b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Mllik Negara;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang J<etentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Npmor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Nomor 3151); 3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER -01(MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 5. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 01.A tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan.
Mengatur tentang pengelolaan arsip keuangan; Penyusutan arsip keuangan; Pemindahan arsip keuangan; Penyerahan arsip statis; Pemusnahan arsip;

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2006.
21 halaman dengan lampiran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Mencabut :

Pasal 21 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 8-4-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Mencabut :

Peraturan BI No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Download :
Peraturan BI No. 8-3-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Peraturan BI No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 8-2-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4/PER/M.KOMINFO/1/2006 Tahun 2006

Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006

Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 8-16-PBI-2006.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2006

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2006.