Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenh=uhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan JDIH Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 2 Tahun 2013; Pergub Jateng No 24 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewajiban, susunan organisasi, pengelolaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2019, PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2019.
Materi pokok : Akses Informasi dan Dokumentasi Publik, Kelembagaan Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi, Kelengkapan Pengelola
Layanan
Informasi
dan
Dokumentasi, Mekanisme permohonan Informasi
dan
Dokumentasi, Keberatan dan Sengketa Informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah halaman : 18 HLM, Lampiran : 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2022
pedoman - pengelolaan - pelayanan - informasi - dan - dokumentasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 08.A TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Nomenklatur beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 202; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021.
Ketentuan huruf a, huruf e, huruf h dan huruf i Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (1) pasal 31 diubah; Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3.A) dan ketentuan ayat (4) diubah; Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen ·dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah, maka perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pengelolaan JDIH yang meliputi tugas dan fungsi JDIH Kabupaten, organisasi pengelola JDIH, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK - pengelolaan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2021/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas
diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan
infonnasi dan dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik di Ligkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, badan publik, kewajiban badan publik, hak badan publik, PPID, informasi yang dikecualikan, standar layanan informasi publik, penyampaian informasi publik, laporan dan evaluasi, keberatan dan penyelesaian sengketa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 dicabut.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 59 Tahun 2022
PENGELOLAAN – JARINGAN – DOKUMENTASI – DAN – INFORMASI – HUKUM
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masayarakat terhadap informasi hukum; bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik; bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Asahan yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Asahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, ORGANISASI PENGELOLA JDIH (Organisasi JDIH, Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH), PENGELOLAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 494
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, serta berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2014, maka perlu menetapkan PERWALI
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, terbuka dan akuntabel diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini,sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 19 (sembilan belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Pengelolaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2009
KEGIATAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH - STANDAR HONORARIUM
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2009/No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Kegiatan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas produk hukum daerah
yang berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi
Bupati perlu mendapat penelitian dan kecermatan serta
pengkajian secara seksama dari aspek hukum maupun legal
draftingnya, sehingga perlu memberikan honorarium bagi Tim
pengkaji Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi
Bupati; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Honorarium Kegiatan Pengkajian Prociuk Hukum Daerah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Honorarium Kegiatan Pengkajian Prociuk Hukum Daerah
Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2009.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
