Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.665 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2005

Denda Pemakaian Jalan Bukan Untuk Keperluan Lalu Lintas Dalam Kota Pangkalpinang

Perpajakan

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2005_03.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2005

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005

APBD

Download :
Peraturan Daerah Prov. Kepri Nomor 03 Tahun 2005.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005

ABSTRAK:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 34 Tahun 2004; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 32 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2005.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2005

Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP_Pengganti_UU No. 3 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2005

Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 29 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi Dan Mineral

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1042 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademik Minyak dan Gas Bumi
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1196 K/60/MEM/2003 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan D IV

Download :
Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda 3 tahun 2005.pdf

Abstrak

bumd

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D, diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2005.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D, diubah
32 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2005

Pengelolaan Air Bawah Tanah

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Lemda 3 Pengelolaan Air Bawah Tanah.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000

Download :
1614204886-perda-3-tahun-2005-retribusi-pelayanan-kesehatan-rsu.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/No.14 Seri C Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta besaran pungutan retribusi dengan dasar perumusan tarif yaitu mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi kemasyarakatan tanpa mengesampingkan pendekatan profesionalisme medis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelayanan kesehatan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur biaya/tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara pemungutan retribusi, tata cara penagihan, sanksi administrasi, pengelolaan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebaan biaya, kadaluwarsa, dewan penyatun, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 dicabut.
37 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2005

Kelas Jalan Di Jalan Kabupaten Kendal

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA NO. 3 TAHUN 2005.pdf

Abstrak

KELAS JALAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kelas Jalan Di Jalan Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa pembagian jalan dalam beberapa kelas, didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan tehnologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan: bahwa untuk melindungijalan dijalan Kabupaten Kendal dari kerusakan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan kelas dan peruntukannya maka perlu diatur ketentuan Kelas Jalan di jalan Kabupaten Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992; Undang-undang Nornor 10Tahun2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peratu.ran Pemerintah Nornor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor I Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, pembagian kelas jalan, rambu, kewajiban dan larangan, pelaksanaan dan pembinaan, ketentuan pidana dan penyidikan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2005.
9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2005.