Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1950

Pelaksanaan "Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg"

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Download :
PP No 7 th 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perda_Nomor_7_Tahun_2021_ttg_Linmas.pdf

Abstrak

ketentraman-ketertiban-umum-perlindungan-masyarakat

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan, rasa aman dan ternteram dalam masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk satuan perlindungan masyarakat di desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota satuan perlindungan masyarakat. Sesuai ketentauan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4. Penyelenggaraan Linmas; 5. Pembentukan, Struktur Organisasi dan Pemberdayaan Satlinmas; 6. Tugas, Hak dan Kewajiban; 7. Pembinaan; 8. Pelaporan; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
20 Halaman

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2018

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Inpres Nomor 7 Tahun 2018-.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005

Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
2005_7 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur Pengamanan Informasi Khusus/ Terbatas dengan Jammer

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup No. 7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

sop-pengamanan-informasi-terbatas-jammer

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.KAB.BOLMONG2018/7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Informasi Khusus/ Terbatas dengan Jammer

ABSTRAK:

- Salah satu upaya mencegah tersebarnya informasi berklasifikasi selama rapat terbatas berlangsung dan pengamanan informasi atas alat komunikasi berbasis signal dari ancaman penyalahgunaan sinyal untuk kepetingan yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan alat yang disebut Jammer;
- UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 14 Tahun 2008; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 30 Tahun 2014; -Permendagri No. 35 Tahun 2001; - Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Kepmendagri No. 34 Tahun 2001; - Perbup. Bolaang Mongondow No. 47 Tahun 2016.
- Informasi Khusus/Terbatas adalah informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat terhambat jalannya Pemerintahan dan Pembangunan, Kerugian Negara, disintegrasi bangsa, erat hubungannya dengan Rahasia Negara, Keamanan dan Keselamatan Bangsa; - Jammer adalah Alat Pendukung Utama Persandian yang berfungsi sebagai alat pemutus sinyal/ blokir frekuensi radio dan media wireless lainnya; - Beberapa kelengkapan administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan adalah Surat Perintah, Berita Acara Pelaksanaan kegiatan jamming, Dukungan Anggaran yang meliputi uang harian, akomodasi dan transportasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Dibutuhkan pula Peralatan (alat Jamming dan alat pendukung), dan data dukung (lokasi, laporan kegiatan terdahulu, kontak personal).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
7 halaman batang tubuh (9 Pasal)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015

Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi

Download :
7. PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

pembentukan - forum - koorinasi - pimpinan - daerah - forkopimda - kabupaten - pangandaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa Pembentukan FORKOPIMDA Kab. Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Perbup Pangandaran No. 54 Tahun 2013 maka perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Pp Penbgganti UU RI No. 2 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1986; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran no. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
5 Hlm.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2022

Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Untuk Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhan No. 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2008

Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres 7 Th 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2018

Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
7-Tahun-2017-Cadangan-Pangan-Pokok-Daerah.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2008.