Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 52 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force

Abstrak

Pencucian Uang Terorisme Tindak Pidana

Download file:

Keppres 14 Tahun 2024.pdf

Financial Action Task Force

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 14, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force

ABSTRAK:

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia perlu menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan dari ancaman tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui kontribusi dan partisipasi aktif dalam Financial Action Task Force dalam menetapkan dan memastikan kepatuhan negara atas standar internasional.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 8 Tahun 2010; dan Perpres Nomor 30 Tahun 2019.
Keppres ini menetapkan mengenai penetapan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
Lampiran file: 3 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya

Abstrak

Terorisme Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres0042002.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Terorisme

Download file:

2022pg00320040.pdf

RENCANA - AKSI - DAERAH - PENCEGAHAN - PENANGGULANGAN - EKSTREMISME - BERBASIS - KEKERASAN - YANG - MENGARAH - PADA - TERORISME

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD 2022/Nomor 40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

Bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi, keamanan, kedaulatan negara, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme sebagaimana dimaksud serta menindaklanjuti Perpres No.7 Tahun 2021, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi komprehensif dan langkah yang sistematis dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.7 Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2018; UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.77 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No.35 Tahun 2020; Perpres No.18 Tahun 2014; Perpres No.7 Tahun 2021; Permen PPPA No.7 Tahun 2019; Perda No.3 Tahun 2021; Pergub No.45 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana aksi daerah, pengarusutamaan gender, pembiayaan, dan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
12 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Terorisme

Download file:

pergub_35_th_2022.pdf

terorisme

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2022/No.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman masyarakat; b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dapat berjalan secara komprehensif, sistematis, terencana dan terpadu serta melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme diwilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan PE, bantuan bagi sanksi dan/atau korban, pengarusutamaan gender, RAD PE, Pokja, pelaporan, peran serta masyarakat, penghargaan, pembiayaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
33 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberdayaan Mantan Narapidana Terorisme

Abstrak

Terorisme

Download file:

Perbup Kab Brebes Tahun 2024 No 11_ocr.pdf

Terorisme

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2024/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Mantan Narapidana Terorisme

ABSTRAK:

bahwa keberadaan Mantan narapidana terorisme harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan mendorong partisipasi dalam pembangunan daerah, perlu adanya Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme; bahwa agar pelaksanaan Pemberdayaan efektif, efisien dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan Mantan narapidana terorisme, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Mantan narapidana terorisme;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberdayaan Mantan Narapidana Terorisme yang meliputi hak dan kewajiban Mantan narapidana terorisme, Pemberdayaan dan Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 143 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2023 - 2024

Abstrak

Terorisme

Download file:

2023pb3205143.pdf

RENCANA - AKSI - DAERAH - PENCEGAHAN - DAN -PENANGGULANGAN - EKSTEMISME - BERBASIS - KEKERASAN - YANG - MENGARAH - PADA - TEROSRISME - TAHUN - 2023-2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 143, BD 2023/143

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2023 - 2024

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1884; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 77 Tahun 2019; Perpres No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 42 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019; Perbug Jabar No. 40 Tahun 2022; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 14 Taun 2022; Perbup Garut No. 27 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Garut No. 27 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 yang meliputi Ketentuan Umum, Rencana Aksi Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 114 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggukangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Terorisme

Download file:

Perbub Nomor 114 Tahun 20...un 2023-2024 (1).pdf

RENCANA - AKSI - DAERAH - PENCEGAHAN - DAN - PENANGGULANGAN - EKSTRIMISME - BERBASIS - KEKERASAN - YANG - MENGARAH - PADA - TERORISME - TAHUN - 2023-2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 114, BD Kab. Purwakarta Tahun 2023 No. 114

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggukangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024

ABSTRAK:

Bahwa semakin meningkatnya ancaman Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kabupaten Purwakarta, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 77 Tahun 2019; Perpres No. 7 Taun 2021; Permendagri No. 42 Tahun 2015; Permen PPPA No. 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2021; Pergub Jabar No. 40 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Rencana Aksi Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 28 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisma

Abstrak

Terorisme Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2021.pdf

PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISMA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisma

ABSTRAK:

a. bahwa di masyarakat terdapat pelaku radikalisme dan tindak pidana terorisme yang menimbulkan kerentanan bagi anak sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme; b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, namun belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme sehingga perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
UU No 23 Tahun 2002, UU No 15 Tahun , UU No 48 Tahun 2008, UU No 11 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 77 Tahun 2019, PermenPPA No 7 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 13 tahun 2017,Perda Provinsi Lampung No 2 Tahun 2021, Pergub Provinsi Lampung No 69 Tahun 2016, Perda Kab Pringsewu No 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Abak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Halaman : 28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 38 Tahun 2014

Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State Of Iraq and Syria / Islamic State di Kabupaten Tulungagung

Abstrak

Terorisme

Download file:

PERBUP NO 38 TAHUN 2014 T...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Abstrak

Terorisme

Download file:

2024perwal3333_048.pdf

rencana aksi daerah - pencegahan - penanggulangan ekstremisme

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 48, BD.2024/No.48

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

ABSTRAK:

ahwa bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman masyarakat dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di Kota Semarang; ahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme maka diperlukan pengaturan strategi komprehensif dan langkah sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, RAD PE, Pembentukan Pokja, Pemantauan dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
31 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.