Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.959 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PP 54 Tahun 2008.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 144 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Download file:

PP No.144 TH 2000.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
PP No. 7 Tahun 1952 tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Download file:

PP No. 026 Tahun 1958.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Mengubah

PP No. 7 Tahun 1952 tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Download file:

PP No. 55 Tahun 1957.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1952

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Diubah dengan

PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Download file:

PP No. 007 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1948

• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu

Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan dan Ternak Dari Daerah Republik Indonesia

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PP No 63 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1948

Penetapan Pembatasan Harga Dan Barang-Barang Penting

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 77 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Tahun 1948 Nomor 54 Dari hal Pembatasan Harga

Mencabut

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kemakmuran No. 12 tahun 1947 (tentang Peraturan Penetapan harga barang-barang) dicabut.

Download file:

PP No 54 Tahun 1948-kumham.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

Download file:

Perpres Nomor 78 Tahun 2023.pdf

Penanganan - Dampak Sosial Kemasyarakatan - Penyediaan Tanah - Pembangunan Nasional - perubahan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 78, LN 2023 (153) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang terkait dengan cakupan penguasaan tanah, persyaratan penguasaan tanah oleh masyarakat, bentuk pemberian santunan, besaran nilai santunan, pendelegasian kewenangan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, ketentuan teknis pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan, dan penyediaan hibah tanah dan tanah pengganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan penambahan 2 pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B. Ketentuan teknis pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dengan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota, atau Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan mempedomani Peraturan Menteri yang membidangi penyelenggaraan urusan pertanahan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 62 Tahun 2018.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Download file:

Perpres Nomor 27 Tahun 2023.pdf

Penanganan - Dampak Sosial Kemasyarakatan - Tanah - Tanah Musnah - Pembangunan - Kepentingan Umum - perubahan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 27, LN.2023/No.70, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

ABSTRAK:

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah yang terkait dengan penghitungan bantuan dana kerohiman.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 2012; dan Perpres Nomor 52 Tahun 2022.
Perpres ini mengubah ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 13.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 52 Tahun 2022.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Koperasi, UMKM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perpres Nomor 17 Tahun 2023.pdf

Percepatan - Transformasi Digital - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 17, LN.2023/No.31, jdih.setneg.go.id: 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional, perlu melakukan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 45 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam rangka percepatan tersebut, Pemerintah menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika 6 (enam) bulan sejak penugasan diberikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Lampiran file: 10 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.