Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.292 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Sistem Pendidikan Nasional

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mencabut

UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1989.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Perguruan Tinggi

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Wajib Kerja Sarjana

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut

UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas

Abstrak

Pendidikan

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1955.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1947

Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

UU Nomor 32 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 48 Tahun 1960

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perpu 048 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya

Download file:

PP Nomor 32 Tahun 2024.pdf

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum - Universitas Sriwijaya

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 32, LN 2024 (169), TLN (6983): 45 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UNSRI ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. UNSRI dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom berpedoman pada Statuta UNSRI. Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNSRI yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
PP ini mencabut Permen Riset Dikti Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen Riset Dikti Nomor 17 Tahun 2018.
Lampiran file: 65 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Permen Ristekdikti No. 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2024.pdf

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum - Universitas Negeri Jakarta

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN 2024 (168), TLN (6982): 45 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UNJ ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. UNJ dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom berpedoman pada Statuta UNJ. Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNJ yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
PP ini mencabut Permen Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2016 dan Permen Riset Dikti Nomor 42 Tahun 2018.
Lampiran file: 64 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1989.