Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 49 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download file:

PP Nomor 67 Tahun 2021.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Batam Aero Technic

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 67, LN.2021/No.133, TLN No.6685, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic memiliki luas 30 ha (tiga puluh hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; dan/atau ekonomi lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 62 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Cipta Kerja Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download file:

PP Nomor 40 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Kawasan - Ekonomi - Khusus - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40, LN.2021/No.50, TLN No.6652, jdih.setkab.go.id : 93 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi: 1) lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; 2) pengusulan pembentukan KEK; 3) penetapan KEK; 4) pembangunan dan pengoperasian KEK; 5) kelembagaan KEK; 6) pengelolaan KEK; dan 7) fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi: 1) perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 2) lalu lintas barang; 3) ketenagakerjaan; 4) keimigrasian; 5) pertanahan dan tata ruang; 6) Perizinan Berusaha; dan/atau 7) fasilitas dan kemudahan lainnya. Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi area baru; perluasan KEK yang sudah ada; atau seluruh atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Penjelasan 34 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mencabut

PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Download file:

PP Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mencabut

PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download file:

PP Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Abstrak

Perekonomian Perindustrian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 85 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 84 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 68 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 42 Tahun 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP 5 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.