Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 55 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 22 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi Kepolisian

Download file:

PERBUP NO 22 TAHUN 2020.pdf

kedudukan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V KEPEGAWAIAN, PELATIHAN, ESELONISASI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 68 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Kelola Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Kepolisian

Download file:

Nomor 68 - 2019.pdf

pengaduan-masyarakat

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD. 2019/No. 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan bagi masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, pembangunan kemasyarakatan yang berkelanjutan melalui layanan penyampaian aspirasi masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2002; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 101 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas Penanganan Pengaduan; Syarat dan Bentuk Pengaduan; Penanganan dan Penerusan Laporan Pengaduan; Pelaksanaan Penanganan Pengaduan; Penyelesaian Penanganan Pengaduan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 81 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi Kepolisian

Download file:

Perbup Wonosobo Nomor 81 Tahun 2016.pdf

rincian-tugas-satuan-polisi-pamong-praja

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/No.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian TugasSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Rincian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi Kepolisian

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo

Download file:

Perbup Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016.pdf

kedududukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2016/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyararakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyararakat yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4T Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi Kepolisian

Download file:

PERBUP NO 04T TAHUN 2015.pdf

kedudukan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4T, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu Menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesisia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai Daerah Otonom; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Tengah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BAB III ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2015.
15 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Kepolisian

Download file:

BD 85 (SKJ SATPOL PP)-OCR.pdf

peraturan bupati - satuan polisi pamong praja

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD.2012/No.85

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 730 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
6 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

Abstrak

Kepolisian

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2011 No 93_ocr.pdf

TUgas pokok, fungsi, dan rincian tugas satuan polisi pamong praja

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 93, BD.2011/NO.93

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamang Praja Kabupaten Semarang, perlu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang dicabut.
12 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Kepolisian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Sukoharjo No. 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Download file:

Perbup Sukoharjo Tahun 2008 No 60_ocr.pdf

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

2008

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD.2008/NO.211

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008
materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, kelompok jabatan fungsional dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali KOta Depok Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Abstrak

Struktur Organisasi Kepolisian

Download file:

16. PERUBAHAN ATAS PERWAL... KERJA SATPOL PP.pdf

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALI - KOTA - DEPOK - NOMOR - 93 - TAHUN - 2021 - TENTANG - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - SATUAN - POLISI - PAMONG - PRAJaA

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD 2023/16

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali KOta Depok Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyerderhaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan struktur organisasi, penyertaan jabatan , penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dna Reformasi Birikrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja InstansiPemerintah untuk Peneyerhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, di cabut dan di nyatakan tidak berlalu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentnag kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan wali Kota mengatur tentang perubahan atas peraturan walikota kota depok nomor 93 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2021 diubah
16 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Kepolisian

Download file:

2022pwtangselkota97.pdf

SATUAN-POLISI-PAMONG-PRAJA

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Tahun 2022 Nomor 60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 pada ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Bab III Jabatan Fungsional Bab IV Pelaksana Bab V Unit Pelaksana Satpol PP Bab VI Tata Kerja Bab VII Jabatan Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Pentup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016
22 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT