Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 319 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2017

Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman Kode Etik

Download :
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011

Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Mencabut :

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Download :
201611081636425150_2011_Peraturan_BPK_02.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - KODE ETIK

2011

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 2, LN 2011 (98), TLN 5245 : 10 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu melakukan penyempurnaan atas kode etik BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai kode etik BPK yang berlaku untuk Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya. Kode etik ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
Peraturan BPK ini mencabut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007.
Penjelasan: 6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2019

Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka

Kode Etik

Abstrak

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015

Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Download :
Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007

Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2007_Peraturan_BPK_02.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan Olah Raga Kode Etik

Download :
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 2 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2020

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia NO. 2, BN. 2020 No. 77, jdih.kemenpora.go.id

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4450); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101); 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
Mengatur tentang ketentuan umum; Nilai-nilai dasar dan tujuan; Kode Etik; Majelis Kode Etik; Penegakkan Kode Etik; Tata Cara Penegakan Kode Etik; Terlapor, Pelapor, dan Saksi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
18 halaman dengan lampiran

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan DPD No. 3 Tahun 2012 tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Download :
Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2020

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download :
2.pdf

Abstrak

kode etik-pengadaan barang jasa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2020/ No. 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa agar efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu adanya norma yang mengatur etika bagi pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 29 Tahun 2000 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhie dengan PP No 79 Tahun 2015; PP No 30 Tahun 2000; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perbup Jepara No 17 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan; Prinsip; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sekretariat Komite Etik;Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
11 hlm

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial

Standar/Pedoman Kode Etik

Download :
Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

kode etik - pedoman perilaku - komisi yudisial

2018

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2018 (530): 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Angggota Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugas, perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku Anggota Komisi Yudisial.
Dasar hukum peraturan ini adalah Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 1999.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai acuan bagi Anggota Komisi Yudisial dalam bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Anggota Komisi Yudisial.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara dan Peradilan Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Mencabut :

Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
Peraturan MK No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download :
Peraturan MK 2 Tahun 2014.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2018.