Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Mengupayakan Terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten Sebagai Bagian Dan Ketahanan Pangan Nasional Sesuai Amanat Ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001, Perlu Membentuk Dewan Pangan Nasional Kabupaten Yang Bertugas Membantu Bupati Penajam Paser Utara Di Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Keppres No. 132 Tahun 2001; Perda No. 1 Tahun 2004
Ketentuan Umum, Pembentukan, Dewan Ketahanan Kabupaten, Tatakerja, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2006.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2006
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 5 TAHUN 20006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS kehutanan dan lingkungan hidup KABUPATEN BONE BOLANGO
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Perda Kab Bone Bolango No.5 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2006.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2005/No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya meningkatkan hasil guna dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Rembang dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum, perlu menata kembali organiasasi dan Tata
Kerja PDAM; bahwa organisasi dan tata kerja PDAM yang baru sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-UndangNomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi PDAM, tugas pokok dan uraian tugas, badan pengawas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2006.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2006
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 20006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS tenaga kerja dan transmigrasi KABUPATEN BONE BOLANGO
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Perda Kab Bone Bolango No.4 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2006.
Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara No. 4 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dipandang Perlu Menetapkan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Dalam Peraturan Ini : UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2003 ; Perda No. 1 Tahun 2004; Perda No. 1 Tahun 2006
Ketentuan Umum, Kedudukan,Tugaspokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2006.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2006
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 20006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS kesejahteraan sosial KABUPATEN BONE BOLANGO
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006
PEMBAGIAN - TUGAS - BUPATI - WAKIL BUPATI - BATANG HARI
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2006/No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja penyelenggaraan Pemda yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu diatur lebih lanjut pembagian tugas Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Perbup Batang Hari tentang Pembagian Tugas Bupati dan Bupati Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2004.
Perbup ini mengatur tentang PEMBAGIAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI, yang meliputi; TUGAS BUPATI; TUGAS WAKIL BUPATI; KeWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2006.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 188 Tahun 2005
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 188, BD.2005/No. 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2005
sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dan tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2005.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 14 April 2005 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 86 Tahun 2005
UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2005/No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di daerah, maka dipertukan adanya
penyederhanaan Pelayanan di bidang perizinan; bahwa agar pelayanan di bidang perizinan dapat berjalan
dengan lancar perlu dilakukan pelayanan perizinan melalui
satu pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pertu membentuk kembali
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) dengan peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kepegawaian, tata kerja, pendapatan/penerimaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 074 Tahun 2005 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 74 Tahun 2005
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2005/No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan percepatan investasi di daerah, maka
diperlukan adanya penyederhanaan Pelayanan Umum; bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 7 tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Terpadu ( UPT) Kab. Rembang tidak sesuai lagi
dengan keadaan dan perkembangan sehingga perlu
dilakukan penataan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali
Organisasi dan Tata Kerja dengan peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kepegawaian, tata kerja, pendapatan/penerimaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
Keputusan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2000 dicabut.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
