Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkup Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019.
Materi pokok: mengatur mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan konfirmasi status wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan sebelum melakukan kegiatan dan atau usaha di Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; jenis layanan publik tertentu; cara konfirmasi status wajib pajak; status wajib pajak terkait dengan pemberian layanan publik tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 68 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Meewujudkan Tertibnya Penataan Pembangunan, Serta Untuk Menciptakan Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Perlu Dilakukan Pembinaan Dan Penataan Pelaksanaan Pendirian Bangunan;
B. Bahwa Untuk Memberikan Stimulus Masyarakat Untuk Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal;
C. Bahwa Sebagaimana Tercantum Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Pasal 23 Ayat (1) Dan Ayat (2), Memungkinkan Untuk Dilakukan Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.14 Tahun 1987; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.14 Tahun 2002; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (8), Pasal
23 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan
Tera /Tera Ulang di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Retribusi pelayanan Tera/ Tera Ulang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Bab III Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Mengangsur dan Penundaan Pembayaran
Bab IV Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Bab V Tata Cara dan Persyaratan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab VI Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 68 Tahun 2016
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2016/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketenruan Pasal 155 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkcmbangan ekonomi yang diretapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa degan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini, tarif retribusi pengujian kendaraan bennotor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Un.dang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 SERI C tanggal 10 Agustus 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2011; Perda No. 16 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 68 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
