Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 40 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 22 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang manajemen aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis, status dan kedudukan, manajemen PNS, penyusunan dan penetapan kebutuhan, sumpah janji PNS, pangkat, pola karier, ruang lingkup pola karier, pelaksanaan pola karier PNS, pelaksana harian dan pelaksana tugas, diklat teknis, diklat fungsional, penyelenggaraan diklat, monitoring dan evaluasi, pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan, pemantauan dan evaluasi, mutasi PNS, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, cuti, pemberhentian, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, pelauanan sistem informasi, PPPK, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota mengenai tahapan pengadaan PNS, mekanisme pengambilan sumpah/janji PNS, pangkat, pelaksanaan seleksi mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota, penilauan kinerja PPPK, tata cara pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK, tata cara pemberian cuti PPPK.
68 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi,
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 4
dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Blitar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Mengingat; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada lnstansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL, MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
ABSTRAK:
Pemberian tunjangan perumahan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjamin kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian besaran tunjangan perumahan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 3)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
3 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ atau an tar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Peraturan kepala daerah ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK. JENIS. OBJEK. RINCIAN OBJEK. SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN. BELANJA. DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022,
Kode
Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
6.1.01.05.02.0026 Penghematan 8elanja Modal Jalan. Jarinqan, dan Ingasi-Instalasi 1335.210 1.335.210 0 0%
6.1.01.05.02.0027 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jarinqan, dan lrigasi- Jarinqan 7297.000 7.297.000 0 0%
6.1.01.0S.02.0028 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap lainnya-Bahan Perpustakaan 182.196.8S3 182.196.8S3 0 0%
6.1.01.05.02.0029
Penghematan Belanja Modal Aset Tetap lainnya-Barang Bercorak
Kesenian(Kebudayaan(Olahraga
398.933.896 398.933.896 0 0%
6.1.04.01.0S
6.1.04.01.0S.0OO1
l'injaman Daeran dan Pemerin\ah Pusat- Sumberl.ainnya sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
7S.000.OOO.OOO 7S.0OO.OOO.000 0 0%
7S.OOO.OOO.OOO 7S.000.000.000 0 0%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 201.864.001.569 201.864.001.S69 0 0%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.083.333.300 2.083.333.300 0 0%
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 2.083333.300 2.083333.300 0 0%
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 2.083.333.300 2.083.333.300 0 0%
6.2.03.01.05
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- 5umber lainnya sesuai dengan Ketefl\"an Pera\uran Per"ndang•Undangan- Jangka Menengah
2.083.333.300 2.083.333.300 0 0%
6.2.03.01.0S.OOO1
Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah Pusat- 5umber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2.083333300 2.083.333.300 0 0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.083.333.300 2.083.333.300 0 0%
Pembiayaan Netto 199.780.668269 199.780.668.269 0 0%
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
PERATURAN WALIKOTASOLOK NOMOR 58 TAHUN 2021
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2022
10 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan pasal 4 ayat (1).
Daar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perda No. 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana umum penanaman modal kota gorontalo termasuk didalamnya menagtur tentang maksud, tujuan dan sasaran, sistematika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
materi pokok: mengatur mengenai Pemberian Tunjungan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; memuat antara lain: ketentuan umum; ketentuan penerima THR; komponen THR; cara pembayaran; sumber pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tatacara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Jenis Dan Mekanisme Pergeseran Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, Berita Daerah Kota Padang Panjang No. 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Badan Pengelola Islamic Centre Serambi Mekah Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pengelola Islamic Centre Serambi Mekah Kota Padang Panjang, sebagai pusat pengembangan dan pembinaan kajian keislaman masyarakat Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan Badan Pengelola Islamic Center Serambi Mekah Kota Padang Panjang
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2019, Perwako Padang Panjang No. 56 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola Islamic Centre Serambi Mekah Kota Padang Panjang, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus
3. Ketentuan Pasal 8 diubah
4. Ketentuan Pasal 12 diubah
5. Ketentuan Pasal 25 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola Islamic Centre Serambi Mekah Kota Padang Panjang diubah
4 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan akuntabel, perlu adanya penataan penggunaan rumah dinas daerah sesuai peruntukan dan fungsinya;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, bardaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan pengelolaan rumah dinas daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Golongan Rumah Dinas Daerah; Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah; Jangka Waktu Penghunian; Kewajiban dan Larangan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
