PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, L.D.2019/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Dan Belanja Daerah
Tahun
Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 3. Tahun 2019 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggalan
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertsnggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Tahun
Anggaran 2018
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2O03;UU No 1 Tahun 2OO4;UU No 15 Tahun 2OO4;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2O14;sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015;Perda No 14 Tahun 2Ol7;Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2019
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pblaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Betanja Daerah Tahun
Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
5 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Lampiran I dan Lampiran II Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Lampiran III yang berisi Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 16 Tahun 2007, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 64 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Kepmendagri No. 903-4750 Tahun 2020, Kepmendagri No. 903-4929 Tahun 2021, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021
APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 6.780.124.354.738,- bertambah sebesar Rp. 117.990.343.560,- sehingga menjadi Rp.6.898.114.698.298,-
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian
Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan
Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Sumber dan Bentuk Bantuan; Kriteria Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Muatan Analisis Standar Belanja (ASB) meliputi :
a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
b. pengendali biaya (cost driver);
c. satuan pengendali belanja tetap (fixed cost);
d. satuan pengendali belanja variabel (variabel cost);
e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
f. persamaan penghitungan ASB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2018
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018.
1. UU Darurat No.4 Tahun 1956
2. UU No.17 Tahun 2003
3. UU No.12 Tahun 2011
4. UU No.23 Tahun 2014
5. UU No.30 Tahun 2014
6. PP No.58 Tahun 2005
7. Perpres RI No.107 Tahun 2017
8. Permendagri No.13 Tahun 2006
9. Permendagri No.32 Tahun 2011
10. Permendagri No.80 Tahun 2015
11. Permendagri No.33 Tahun 2017
12. Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
13. Perda Bengkulu Utara No.1 Tahun 2018
14. Perbup Bengkulu Utara No.31 Tahun 2017
1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2018.
2. Ringkasan APBD Tahun 2018 dan perubahannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2015
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu TA 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 t
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang P
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
22.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
23.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2009
24.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011
25.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011 t
26.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
27.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
28.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011
29.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011
30.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012
31.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013
32.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2013
33.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013
34.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2013
35.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013
36.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2003
37.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2015
38.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016
39.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2017
40.Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2015
41.Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023
meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah; prinsip penyusunan APBDesa; kebijakan penyusunan APBDesa; mekanisme penyusunan APBDesa; evaluasi APBDesa; perubahan APBDesa; pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; IDM dan pencapaian SDGs Desa; dan hal – hal penting lainnya. Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
41 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
