Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MAJELIS KRAMA DESA
ABSTRAK:
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di lombok barat merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya. Diperlukan revitalisasi majelis krama desa sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatn desa. Membina kerukunan warga masyarakat desa, memlihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatn desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang majelis krama desa.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 30 tahun 1999, UU nomor 12 tahun 2011, UU nomor 6 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016, Peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016, Peraturan daerah kabupaten lombok barat nomor 10 tahun 2008
Ketentuan umum, Kedudukan dan bentuk kelembagaan, Tujuan, Tugas dan fungsi, Tata cara pembentukan, Kepengurusan, Tata kerja, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
-
-
9
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2002 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Pengawas Perikanan
Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPSDKP/2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Awak Kapal Pengawas Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 15/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Awak Kapal Pengawas Perikanan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah "Bung Karno" Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Surakarta; bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah “Bung Karno” Kota Surakarta sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah “Bung Karno” Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
85 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
130 hal
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 Tahun 2019
Peraturan BI No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 18A Tahun 2019
GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GERASAK)
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:
a. bahwa kepemilikan administrasi kependudukann
yang benar, lengkap dan sinkron adalah kebutuhan
paling dasar bagi warga negara dalam kehidupan
bernegara;
b. bahwa untuk memberikan penguatan strategi
percepatan kepemilikan administasi kependudukan
dan berdasar kepastian hukum diperlukan upaya dan
pendekatan khusus dengan Implementasi Gerakan
Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan
(GERASAK).
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 201 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837 /SJ Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (GERASAK)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
9
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 14/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 544, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
