Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata
Kabupaten Aceh Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Aceh Jaya yang keberadaannya sangat
dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang
berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya
- bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional,
meningkatkan pelayanan, dan efektivitas kinerja Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh
Jaya, maka diperlukan pengaturan tentang susunan
organisasi dan tata kerjanya
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata
Kabupaten Aceh Jaya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur 24 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan, BAB II Susunan Organisasi, BAB III Tugas dan Fungsi, BAB IV Tata Kerja, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Lain-lain, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 134 Tahun 2022
pelaksanaan - perlindungan - dan - pekayanan - kepada - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 135
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada PNS di Lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya maka perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada PNS di Lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 15 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2014; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perlindungan, Pelayanan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 134 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134, BD Tahun 2022 No.134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Nanggerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Nanggerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 134 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134, BD Tahun 2022 Nomor 134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 134 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
Sesuai ketentuan pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lama Tahun 2022;
Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros, tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
IV Bab, 7 Pasal dan III Lampiran (362 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 134 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 dicabut.
Pemutakhiran - Rencana Kerja Pemerintah - Tahun 2023 - rkp
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 134, LN.2022/No.242, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 2022; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang memuat: 1) narasi, 2) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana; dan 3) Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2022.
Lampiran file 675 hlm (batang tubuh halaman 1 sd 4 dan lampiran halaman 5 sd 675).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 134 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan dengan Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan dengan Desa Manunggul Lama Kecamatan Sunga Durian Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/078/DS-RM/VI/2022 dan Nomor 146.3/364/DML-KSD/VI/2022 ang telah difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurd a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan Dengan Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan dengan Desa Manuggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan dengan Desa Manuggul Lama Kecamatan Sungai Durian pada tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sungai Durian dengan Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 03 dengan titik koordinat 116° 17’ 45.701” BT dan 2° 29’ 21.413” LS; 2. Dari titik 03 tarik Lurus Menuju ke titik 04 dengan titik koordinat 116° 15’ 59.886” BT dan 2° 32’ 12.261”LS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 134 Tahun 2022
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goetoeng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup tarif pelayanan, tarif pelayanan kesehatan non kelas III, komponen dan perhitungan tarif pelayanan kesehatan, tarif non pelayanan kesehatan, tarif pelayanan pendidikan, penelitian dan pelatihan, pemanfaatan tarif dan pengelolaan pendapatan RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2016 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 135 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan pertimbangan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan standar harga satuan barang dan jasa Tahun Anggaran 2023;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
