Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengubah :
Permen PUPR No. 5/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 15/PRT/M/2019, LN. 2019/NO.1241, Jdih.pu.go.id: 26 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 2A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
ABSTRAK:
Badan Layanan Umum Daerah Sebagai perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berupa pemyediaan barang dan/atau jasa yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan.
Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 23 Tahun 2005
Permenkeu Nomor 07/PMK.02/2006
Permenkeu Nomor 109/PMK.05/2007
Permenkeu Nomor 176/PMK.05/2017
Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2016
Perbub Nomor 1A Tahun 2019
1. Tujuan dan Asas
2. Sumber Daya Manusia dan Remunerasi
3. Struktur Anggaran BLUD
4. Perencanaan dan Penganggaran BLUD
5. Pelaksanaan Anggaran BLUD
6. Pengelolaan Belanja BLUD
7. Pengelolaan Barang
8. Tarif Layanan BLUD
9. Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD
10. Kerjasama BLUD
11. Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran BLUD
12. Penyelesaian Kerugian
13. Pelaporan Pertanggungjawaban
14 Pembinaan dan Pengawasan
15. Pencabutan Penerapan BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
-
-
40
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 70A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Badan Layanan Umum Daerah sebagai perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLUD di lingkungan pemerintah kabupaten lombok barat, maka diperlukan landasan hukumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan peraturan bupati lombok barat tentang pedoman tata kelola pola pengelolaan keuangan BLUD puskesmas kabupaten lombok barat.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 36 tahun 2009, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan menteri keuangan nomor 7/PMK.02/2006, Peraturan menteri keuangan nomor 109/PMK.05/2007, Peraturan menteri keuangan nomor 176/PMK.05/2017, Peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018, Peraturan daerah kabupaten lombok barat nomor 2 tahun 2016, Peraturan bupati nomor 1A tahun 2019
Ketentuan umum, Tujuan dan asas, SDM dan remunerasi, Struktur anggaran BLUD, Perencanaan dan penganggaran BLUD, Pelaksanaan anggaran BLUD, Pengelolaan belanja BLUD, Pengelolaan barang, Tarif layanan BLUD, Pitang dan utang/pinjaman BLUD, Kerja sama BLUD, Investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit BLUD, Penyelesaian kerugian, Pelaporan pertanggungjawaban, Pembinaan dan pengawasan, Pencabutan penerapan BLUD, Ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
-
-
41
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Permen KKP No. PER.12/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Dari Negara Jepang Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 49/PERMEN-KP/2019, BN. 2020 No. 33, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Hasil Perikanan Dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran Zat Radioaktif Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, Personel yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
UU No.2 Tahun 1997; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah No.14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah No.15 Tahun 2018 ; Perda Kabupaten Tulang Bawang No.2 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 01/PRT/M/2019, BN. 2019/NO.23, Jdih.pu.go.id: 30 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/KPTS/HK.150/M/2/2019 Tahun 2019
Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kepmentan Nomor 3599/Kpts/DP.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
