Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2014/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan
Bab III Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi
Bab IV Surat Tagihan Retribusi Daerah
Bab V Tata Cara Penagihan
Bab VI Tata Cara Permohonan dan Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab VII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Bab VIII Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
Bab IX Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Insentif Pemungutan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2018 dan PP No 55 tahun 2016
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 28 Tahun 2009; PP No 32 Tahun 1950; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011. Perda Kab Pemalang No 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab pemalang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Pemalang No 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pemalang No 1 Tahun 2012; Perda Kab pemalang No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Perbup Pemalang No 7 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
SALINAN Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 184);, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2020 Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan ini merubah peraturan bupati kayong utara nomor 2 tahun 2020 pada ketentuan Pasal 1ayat (2) dan ayat (3) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
merubah peraturan bupati kayong utara nomor 2 tahun 2020
4 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananjjasa
yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan meningkatkan
pendapatan asli daerah maka akan berpengaruh terhadap
besamya retribusi jasa usaha; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor6 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peninjauan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020.
Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berisi tentang: Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 63 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalisasikan penggunaan kekayaan daerah, perlu meninjau kembali tarif pemakaian kekayaan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup tarif retribusi kekayaan daerah beserta dengan tata cara pembayaran pemakaiakn kekayaan daerah yang berbentuk tanah dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 63 Tahun 2020
PAJAK - SISTEM MONITORING - PELAPORAN - PEMBAYARAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2020/No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara Online
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir maka perlu sistem informasi secara online untuk memonitor dengan cara merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah; bahwa dalam rangka perekaman data transaksi usaha wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir oleh \pemerintah Kab Batang dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukanpelaporan serta pembayaran pajak, maka perlu sistem informasi manajemen secara online; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir secara online;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 tahun 1988; PP No 91 Tahun 2010; Permendagri No 13 tahun 2006; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 3 tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan sistem online, kewenangan, sistem online, pelaporan dan pembayaran sistem online, pengecualian pemasangan sistem online, hak dan kewajiban, sanksi administratif, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Perbup No 52 Tahun 2017
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Kab Boyolali No 5 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 14 Tahun 2002; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 65 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 91 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 7 Tahun 2011; Perda Kab Boyolali No 5 Tahun 2012; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengurangan atau oenghapusan sanksi administratif, tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah; Sistem Online Informasi dan Dokumen yang Berkaitan dengan Pajak Daerah; Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
9 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 63 Tahun 2019
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2019/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian
dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
di daerah yang dimanfaatkan secara komersial wajib
dikenakan Pajak Daerah;
b. bahwa dalam rangka mempermudah Pemerintah Daerah
dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan
logam dan batuan kepada kontraktor dengan kegiatan
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022
paraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
jumlah 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
