PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 89)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa perubahan organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 ; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KBN Nomor 163 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab 30 (tiga puluh) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 89); dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pcraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Kutim perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud. UU No.5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang ASN dan PP No.12 Tahun 2019 Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Kutim. Memperhatikan Surat Sekretaris Dirjen Kemendagri Dirjen Binkeuda No: 900/8547/Keuda tanggal 1 Desember 2021 Perihal: Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemda Semester Kedua TA 2021.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.52 Tahun 2009; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2015
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Kutim. Bab di dalam peraturan ini memuat: Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP); Penganggaran; Besaran dan Komponen TPP; Besaran Tambahan Penghasilan; Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan; Mekanisme Pembayaran; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Lampiran I Besaran TPP; Lampiran II Unit Kerja/ Jabatan yang Diberikan TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja; Lampiran III Unit Kerja/ Jabatan yang Diberikan TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja; Lampiran IV Nama/Jenis Jabatan dan Prosentase Besaran TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
Peraturan yang Akan Diatur: pada Pasal 4 ayat (6) bahwa Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi,perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang salah satu faktor penting dalam perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari
pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Bahwa individu atau kelompok organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, maka perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan.
Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Sasaran;
Azas;
Pembentukan Agen Perubahan;
Peran dan Tugas Agen Perubahan;
Mekanisme Kerja Agen Perubahan;
Rencana Tindak Agen Perubahan;
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
Pembinaan dan Pengembangan;
Pembiayaan;
Saknsi;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Hewan Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Hewan Wonosari
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB IVA dan Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 12A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2021/NO.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (4), Pasal 81B ayat (1) dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 213 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap tunjangan dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan tetap dan TunjanganKepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020.
Praturan ini Tentang Besaran Pengahasilan;
Ketentuan Umum;
Besaran Pengahasilan Tetap ,Tunjangan dan Hononarium;
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa,Perangkat Desa,Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Yang Diberhentikan Sementara Tunjangan Kedudukan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Diberhentikan Sementara,Pejabat Kepala Desa,Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Perangakat Desa Seta Pegawai Negri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa,Perangkat Desa,Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Bdan Permusyawaratan Desa dan Cuti Menjadi Claon Kepala Desa;
Tata Cara Pembayaran;
Ketentuan Peralihan;
Ketetentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan penghapusan piutang daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu diatur kembali tata cara penghapusan piutang daerah; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis piutang daerah, penghapusan piutang pajak daerah, tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah penghapusan piutang selain pajak daerah, tata cara pelaksanaan penghapusan piutang selain pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2014 dicabut.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 94
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik
Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan
akuntansi tentang penyusutan dan masa manfaat aset tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 50
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Kediri;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 50
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Kediri; perubahan antara lain: Lampiran III.1 pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap diubah dan Lampiran III.2 pada Tabel Masa Manfaat Tambahan Untuk Aset Yang
Renovasi/Restorasi/Overhaul diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 50
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Kediri;
jumlah 19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kodefikasi Pada Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
bahwa Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan Bagan Akun Standar digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan, Dan bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga untuk memberikan pedoman dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, perlu disusun Kodefikasi pada Bagan Akun Standar, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kodefikasi pada Bagan Akun Standar.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Bagan Akun Standar, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
240 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
