Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/158/TP/III/2022 dan Nomor 146.3/153/KD-TLK/III/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis bayas dan titik koordinatnya oleh Kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wiliyah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau laut Kepulauan Kecamatan
Pulaulaut Tanjung Selayar pada tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, kedua desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mula dari titik 08 dengan titik koordinat 4° 0’ 15.322” LS dan 116° 6’ 6.6240” BT; 2. Dari titik 08 menuju ke titik 09 dengan titik koordinat 4° 1’ 39.994” LS dan 116° 7’ 22.836” BT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah :
PERPRES No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Pengembangan - Kompetensi Kerja - Program - Kartu Prakerja - perubahan
2022
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 113, LN.2022/No.182, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 36 Tahun 2020.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020 yaitu Pasal 3, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 31D, dan menyisipkan dua pasal baru yaitu Pasal 12B dan Pasal 31C.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 36 Tahun 2020.
Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 113 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa
berdasarkan
Undang-undang Nomor
5 Tahun
2014 tentang
Aparatur
Sipil Negara ketentuan
Pasal
21 huruf
(d)
PNS
berhak
memperoleh perlindungan
dan Ketentuan
Pasal 22 huruf
(c)
PPPK
berhak
memperoleh
perlindungan;
bahwa
berdasarkan
ketentuan Pasal
6 ayat
(21
huruf
g
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor
40 Tahun
2018
tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem
Merit
dalam
Manqjemen
Aparatur
Sipil
Negara,
penerapan
dan
pelalsanaan
sistem merit
meliputi
beberapa aspek salah
satunya
adalah
perlindungan
dan
pelayanan
Aparatur
Sipil Negara;
bahwa
dalam rangka
menjamin
dan
mewujudkan
Aparatur
Sipil Negara yang
handal,
profesional
dan bermoral
sebagai
penyelenggara
pemerintahan
yang
baik,
perlu
mendapatkan
perlindungan
dan
pelayanan
dalam
melaksanakan
tugas
dan tanggungiawab;
bahwa
perlindungan
dan
pelayanan
Aparatur
Sipil
Negara
bertujuan
untuk meningkatkan rasa
arnan dan
nyaman
serta
memberikan
kemudahan
bagr
Aparatur
Sipil
Negara
yang
membutuhkan
pelayanan
administrasi;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
huruf
a,
hurub b huruf
c dan
huruf
d tersebut di atas
maka
perlu
menetapkan dengan Peraturaa Bupati Konawe Selatan tentang
Perlindungan
Dan Pelayanan Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(lrmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan
Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42671;
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun
2022 tentang Perubahan
Kedua
atas Undang-undang
Nomor 12
Tahun 20
1 I
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801); Undarg-Undang
Nomor
5 Tahun
2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5494);
4.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4
tentarrg
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tarrtbahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587),
sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
2
Tahun
2015
tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi
Undang-Undang
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015 Nomor
24,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5657);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun
2OO4 tentang
Pembinaan
Jiwa Korps
dan
Kode
Etik Pegawai Negeri
Sipii
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 141,
Tambahan
lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4449);
6. Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor ll4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pegawai
Pemerintah
dengan
Pedanjian
Keq'a
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 224,'fambaltan l€mbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 6264);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6477);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l
ter:.tallg
Upaya
Administratif
dan
Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O21
Nomor 175,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 94
Tahun
2O2l
tentang Disiplin
Pegawai
Negeri Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O2l Nomor 2O2,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 6718); 1 I
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 20 14 tentang
Pedoman Penanganan
Perkara di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
214);
12. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun 2O 15 tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 120
Tahun 2018
tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 80
Tahun 2018 tentang
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
157);
13. Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor
40 Tahun 2018
tentang
Pedoman Sistem
Merit Dalam Manajemen
Aparatur
Sipil Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
1252);14. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 8 Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 1
Tahun 2O22
tentang
Perubahan Ketiga
atas
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(l,embaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Talrun
2022
Nomor 1);
15. Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil
Lingkup
Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2019 Nomor 14).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP BAB
III
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
VI
PEMBIAYAAN BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 113 Tahun 2022
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATAMA KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2022/NO.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatama Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma
Kabupaten Bantul merupakan salah satu Unit Organisasi
Bersifat Khusus (UOBK) yang akan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
guna keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dalam
penerapan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul, perlu
menetapkan pola tata kelola sebagai landasan hukum
dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022;
Materi pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Pola Tata Kelola; Pola Tata Kelola Rumah Sakit; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Sistem Akuntabilitas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 30 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa untuk Menjamin Keselamatan Penggunaan Kendaraan tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, Perlu Menetapkan Kawasan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin;bahwa berdasarkan Pertimbangan sebaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Tentang Kawasan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kawasan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Kendaraan;wilayah Pengoperasian;Persyaratan Keselamatan;Sewa;Pengawasan dan Pengendalian;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 113 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Tahun 2022 Nomor 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suwakan Kecamatan Bayah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2022
sistem - pelayanan - antenatal - terpadu - di - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pelayanan Antenatal Terpadu di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa setiap pelayanan antenatal bertujuanm untuk memenuhi baik setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 13 ayat 6 Permenkes No. 21 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tasikmalaya tentang Sistem Pelayanan Antenatal Terpadu di Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. m23 Tahun 2014 sebagaimanatyelah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; Permenkes RI No. 4 Tahun 2019; Permenkes RI No. 43 Tahun 2019; Permenkes RI No. 21 Tahun 2021; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Pelayanan Antenatal Terpadu, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
7 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERWALI Kota Bandung No. 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan , Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERWAL - KOTA - BANDUNG - NOMOR - 30 - TAHUN - 2021 - TENTANG - TATA - CARA - PENGANGGARAN - PELAKSANAAN - PENATAUSAHAAN - PELAPORAN - PERTANGGUNGJAWABAN - MONITORING - EVALUASI - BELANJA - HIBAH - BANTUAN - SOSIAL - BERSUMBER - APBD
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 113, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 114
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD telah ditetapkan dengan Perwal Kota Bandung No.30 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perwal Kota Bandung No.39 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya perlu diubah dan perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan Kedua atas Perwal Kota Bandung No.30 Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.7 Tahun 2015; Perda Kota Bandung No.6 Tahun 2022; Perwal No.30 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.39 Tahun 2021
Peraturan ini menyisipkan 2 ayat yakni 10a dan 10b di antara ayat 10 dan ayat 11 pada Pasal 13. Peraturan ini juga menghapus ayat 4 pada Pasal 34 dan mengubah ayat 5 pada Pasal 34.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 113 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Serang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMD, diperlukan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UU D 1945; UU No. 14 tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2021.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Kebutuhan BMD Bab III Pengadaan BMD Bab IV Penggunaan BMD Bab V Pemanfaatan BMD Bab VI Pengamanan dan Pemeliharaan Bab VII Penilaian Bab VIII Pemindahtanganan Bab IX Pemusnahan Bab X Penghapusan Bab XI Penatausahaan Bab XII Pembinaan , Pengendalian, dan Pengawasan Bab XIII Pengelolaan BMD pada SKPD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Bab XIV BMD Berupa Rumah Negara Bab XV Insentif dan/atau Tunjangan XVI Ganti Rugi dan Sanksi XVII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 86 Tahun 2009; dan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 56 Tahun 2010.
291 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
